Kontroversi Billy Mambrasar, Pengusaha Muda Papua yang Jadi Stafsus Milenial Jokowi

Meski memiliki perusahaan, Billy banyak menghabiskan waktunya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Papua. Tahun 2009, dia mendirikan Yayasan Kitong Bisa Learning Center (KBLC) yang bertujuan membantu pendidikan anak-anak Papua yang kurang beruntung.

Kata Billy, kehadiran KBLC sejak tahun 2009 dipicu masih minimnya kreativitas anak-anak untuk mengembangkan bakatnya di dunia kerja.

Banyak pemuda dan pemudi atau bahkan lulusan sarjana masih menganggur karena belum dilengkapi keterampilan memadai. Mereka hanya berharap ikut seleksi pegawai negeri sipil atau bekerja di perusahaan swasta.

”KBLC fokus memberi kemampuan anak-anak Papua berwirausaha secara dini dan kemampuan menguasai bahasa asing,” ujar pria bernama lengkap Gracia Billy Yosaphat Y Mambrasar itu dikutip dari Harian Kompas, 24 April 2019. 

Baca juga: 3 Perusahaan Stafsus Milenial Jokowi yang Tersandung Kontroversi

Dia menuturkan, KBLC telah hadir di delapan lokasi di Kepulauan Yapen, Waropen, Kota Jayapura, Merauke, Sorong, Raja Ampat, dan Fakfak.

Sebanyak 1.100 anak telah tergabung di KBLC Papua dan Papua Barat. Produk buatan anak-anak tersebut, seperti kaus dan botol minum, dipasarkan sukarelawan Kitong Bisa yang berpusat di Jakarta.

”Menurut rencana, kami menambah lokasi KBLC di Papua dan Papua Barat, yakni di Mimika dan Manokwari. Tujuannya agar semakin banyak anak yang terlatih,” ujar lulusan Teknik Pertambangan ITB Bandung ini.

Polemik Staf Khusus Milenial Jokowi

Sebelumnya, dua stafsus milenial Jokowi juga jadi sorotan. Mereka adalah Adamas Belva Syah Devara yang dipersoalkan karena perusahaannya terlibat dalam pelatihan Kartu Prakerja.

Saat masih menjadi bagian di lingkaran Istana, Belva menerima banyak kritik dan didesak mundur dari Stafsus Jokowi lantaran bisa menimbulkan konflik kepentingan. Kartu Prakerja 2020 sendiri merupakan program pemerintah yang menyedot APBN sebesar Rp 20 triliun.

Baca juga: Pendiri Ruangguru Beberkan Aliran Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja

Status Ruangguru yang merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura juga dipermasalahkan sejumlah kalangan. Karena perusahaan asing, Ruangguru atau PT Ruang Raya Indonesia dinilai tak berhak mengelola pelatihan Kartu Prakerja program pemerintah.

Lalu Andi Taufan Garuda Putra, mendapatkan teguran keras dari Istana terkait surat berkop Sekretariat Kabinet (Setkab) yang dikirimkan ke camat seluruh Indonesia.

Taufan meminta bantuan para camat agar bisa membantu perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), dalam edukasi lapangan ke masyarakat desa dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) Puskesmas.

Relawan Desa Lawan Covid-19 sendiri merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Publik menilai langkah Taufan berbau konflik kepentingan lantaran dianggap menggunakan jabatannya untuk memperlancar perusahaannya dalam program tersebut. Belakangan, Taufan akhirnya meminta maaf kepada publik atas suratnya ke para camat tersebut.