Pemerintah Bakal Percepat Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan ekonomi selama kuartal I-2020 hanya 2,9 persen secara tahunan (yoy). Realisasi tersebut jauh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97 persen (yoy) maupun kuartal I-2019 yang sebesar 5,07 persen (yoy).

Angka tersebut juga jauh dari proyeksi pemerintah yang memperkirakan perekonomian RI pada kuartal I-2020 ini masih bisa tumbuh hingga 4,7 persen.

Jika dirinci, komponen pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluarannya, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 2,84 persen (yoy) selama tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini juga melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,02 persen (yoy).

Baca juga: Antrean Online Klaim JHT BP Jamsostek Selalu Penuh? Ini Penjelasannya

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, merosotnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peningkatan konsumsi kesehatan, pendidikan, perumahan, serta perlengkapan rumah tangga, ternyata tidak mampu mengimbangi penurunan konsumsi pakaian, alas kaki, jasa perawatan serta transportasi dan komunikasi.

“Dalam kondisi pembatasan aktivitas, masyarakat mengurangi konsumsi barang-barang kebutuhan nonpokok. Sinyal pelemahan konsumsi ini juga terlihat pada menurunnya indeks keyakinan konsumen dan penjualan eceran pada Maret 2020 sebesar -5,4 persen (yoy),” ujar Febrio dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintahan Jokowi

Dia juga mengampaikan, pemerintah akan terus menyiapkan berbagai skenario dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Febrio, setiap data baru akan digunakan untuk memutakhirkan penilaian pemerintah terhadap kondisi perekonomian riil dan sosial masyarakat.

Febrio menuturkan, merosotnya kinerja konsumsi masyarakat yang tajam di kuartal I-2020 juga memperkuat urgensi percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di kuartal II-2020.

Sementara di sisi produksi, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM menjadi sangat kritikal dan perlu dilaksanakan secepatnya.

Baca juga: BPK: Program Pensiun PNS, TNI dan Polri Belum Transparan dan Akuntabel

“Dengan bantalan pada kedua sisi ini, pemerintah berharap membantu meringankan tekanan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha, terutama Ultra Mikro dan UMKM,” jelasnya.

Realisasi bansos hingga Maret 2020 mencapai 27,6 persen. Utamanya disebabkan kenaikan tarif 2020 PBI-JKN dan penarikan iuran PBI sampai dengan bulan Mei.

Hal tersebut pun dapat mendorong konsumsi pemerintah pusat. Sayangnya, konsumsi pemerintah daerah dan belanja pegawai masing-masing mengalami kontraksi karena turunnya Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat serta program reformasi birokrasi.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Melonjak 20 Persen, Ini Penyebabnya

Sehingga total laju konsumsi pemerintah selama kuartal I-2020 hanya 3,74 persen (yoy). Capaian ini melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,22 persen (yoy).

Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi hanya mampu tumbuh 1,70 persen (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,03 persen (yoy).

Di antara komponen pengeluaran ekonomi, hanya ekspor yang menunjukkan kenaikan. Selama kuartal I-2020, ekspor tumbuh tipis 0,24 persen (yoy). Padahal di kuartal I-2019, ekspor turun hingga 1,58 persen (yoy).

Baca juga: Cara Melaporkan Penyaluran Bansos dan BLT Bermasalah

Meski demikian, kinerja ekspor tertahan oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang menjadi sumber ekspor jasa nasional.

Di sisi lain, impor nasional mengalami kontraksi seiring dengan penurunan impor Bahan Baku dan Penolong sebesar 2,8 persen dan Barang Modal sebesar 13,1 persen, yang masing-masing kontribusinya 75,8 persen dan 15,0 persen terhadap total impor barang.

“Meskipun hal ini memberikan kontribusi terhadap neraca perdagangan yang surplus sebesar 2,61 miliar dollar AS, pelemahan impor berdampak negatif terhadap aktivitas di sektor produksi khususnya di sektor manufaktur,” kata dia.

Baca juga: Catat, Ini Jadwal Pencairan THR PNS dan TNI/Polri