Catat, Ini Jadwal Pencairan THR PNS dan TNI/Polri

Kompas.com - 05/05/2020, 20:26 WIB
Ilustrasi PNS. KOMPAS.com/MASRIADIIlustrasi PNS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyatakan tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri, akan diberikan sesuai jadwal pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, meski keuangan negara tengah dalam pengetatan di tengah pandemi virus corona, ASN termasuk anggota TNI/Polri akan tetap mendapatkan hak THR di Lebaran tahun ini.

“Kiranya perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan belanja negara tahun 2020, termasuk kebijakan pemberian THR yang anggarannya berasal dari APBN dan/atau APBD,” tulis Sri Mulyani dalam salinan suratnya seperti dikutip Selasa (5/5/2020).

THR tersebut akan dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Sementara itu, Lebaran Idul Fitri 2020 diperkirakan akan jatuh pada 24 Mei. Mengacu pada kalender tersebut, maka pencairan THR PNS paling cepat pada 8 Mei 2020.

Baca juga: Membandingkan Upah Minimum Pekerja Swasta Vs Gaji PNS

“THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, dikutip dari Kontan, sebagai salah satu penghematan anggaran negara untuk difokuskan pada penanggulangan wabah virus corona, pemerintah memutuskan tak semua PNS bisa menerima THR di Lebaran 2020.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan per tanggal 30 April 2020. Adapun daftar PNS yang tidak dapat THR adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara, kecuali Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah, atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
  2. Wakil Menteri
  3. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam Jabatan Pimpinan Tinggi atau dalam jabatan setara Jabatan Pimpinan Tinggi.
  4. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama atau dalam jabatan setara Jabatan Fungsional Ahli Utama.
  5. Dewan Pengawas BLU.
  6. Dewan Pengawas LPP.
  7. Staf Khusus di lingkungan kementerian.
  8. Hakim Ad hoc.
  9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  10. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pejabat Pengelola BLU, atau pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan pejabat negara, wakil menteri, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agar Nasabah Tak Salah Paham, Agen Asuransi Perlu Jelaskan Hal Ini

Agar Nasabah Tak Salah Paham, Agen Asuransi Perlu Jelaskan Hal Ini

Spend Smart
5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

Whats New
Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Whats New
Buka Toko Online di Blibli, Hypermart hingga Hyfresh Tebar Diskon

Buka Toko Online di Blibli, Hypermart hingga Hyfresh Tebar Diskon

Whats New
Menaker Beberkan 9 Strategi Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Menaker Beberkan 9 Strategi Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Whats New
Dorong Milenial Berinvestasi, Manulife, OVO dan Bareksa Luncurkan MOBLI

Dorong Milenial Berinvestasi, Manulife, OVO dan Bareksa Luncurkan MOBLI

Whats New
Agar Tak Merasa Rugi, Pahami Dulu Beda Unitlink dengan Tabungan Bank

Agar Tak Merasa Rugi, Pahami Dulu Beda Unitlink dengan Tabungan Bank

Spend Smart
Hypermart hingga Hyfresh Buka 23 Toko Online di Blibli

Hypermart hingga Hyfresh Buka 23 Toko Online di Blibli

Whats New
Akuisisi Air Mancur Group, Combiphar: Ini Warisan Indonesia, Sayang Jika Diambil Asing

Akuisisi Air Mancur Group, Combiphar: Ini Warisan Indonesia, Sayang Jika Diambil Asing

Whats New
Saham yang Dijagokan Yusuf Mansur Sempat Hijau, Ini Kata Analis

Saham yang Dijagokan Yusuf Mansur Sempat Hijau, Ini Kata Analis

Whats New
Masih Dinamis, Anggaran PEN Tahun Ini Diperkirakan Rp 553 Triliun

Masih Dinamis, Anggaran PEN Tahun Ini Diperkirakan Rp 553 Triliun

Whats New
Mantap IPO, Widodo Makmur Unggas Tawarkan Harga Awal Rp 180 Per Saham

Mantap IPO, Widodo Makmur Unggas Tawarkan Harga Awal Rp 180 Per Saham

Whats New
Soal Modal Inti Bank Rp 3 Triliun, OJK: Kalau Tidak Bisa, Undang Investor

Soal Modal Inti Bank Rp 3 Triliun, OJK: Kalau Tidak Bisa, Undang Investor

Whats New
Menko Airlangga: Perjuangan Melawan Pandemi Belum Berakhir...

Menko Airlangga: Perjuangan Melawan Pandemi Belum Berakhir...

Whats New
Daftar Daerah yang Jumlah Wanitanya Lebih Banyak dari Pria

Daftar Daerah yang Jumlah Wanitanya Lebih Banyak dari Pria

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X