Pemerintah Targetkan Mei Ini Regulasi Perlindungan ABK RI Rampung

Kompas.com - 12/05/2020, 17:50 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Jakarta, pada Rabu (8/4/2020) Dok. Humas MenakerMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Jakarta, pada Rabu (8/4/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah memastikan regulasi perlindungan pekerja Anak Buah Kapal (ABK) akan rampung di bulan Mei ini.

Untuk itu, Menaker telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Mudah-mudahan dalam proses harmonisasi, kita berharap dalam minggu ini atau minggu depan sudah bisa selesai sehingga tidak ada dualisme ketentuan perundang-undangan. Dan bisa memberikan perlindungan ABK," katanya dalam konfrensi pers virtual, Selasa (12/5/2020).

Selain perlindungan, di dalam beleid tersebut juga mengatur hak upah yang dibayarkan kepada ABK.

Baca juga: Perbudakan ABK, Ini Langkah yang Diambil KKP

 

Aturan tersebut akan menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Termasuk dengan hak-hak yang harus dibayarkan. Ini terkait dengan peraturan pemerintah yang diamanatkan untuk melakukan perlindungan kepada pekerja atau ABK, sudah ada kesepakatan dan proses harmonisasi di Kemenkum HAM. Ini adalah payung hukum yang amanat dari UU 17/18," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni meminta peristiwa yang dialami ABK Indonesia yang bekerja di kapal China Long Xing 629 menjadi momentum bagi pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Menurut Obon, kejadian ini jangan disikapi biasa-biasa saja. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas. Sebab jika tidak disikapi dengan serius, akan semakin banyak TKI yang diperlakukan sewenang-wenang di negara lain.

Komisi IX DPR RI juga mendesak pemerintah agar mempercepat regulasi mengenai perlindungan ABK, Obon Tabroni juga meminta agar dilakukan koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Departemen Perhubungan. Sehingga jangan sampai terkesan lempar tanggungjawab ketika terjadi permasalahan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Impor, Dua Produk Cangkul Lokal Sandang Predikat SNI

Tekan Impor, Dua Produk Cangkul Lokal Sandang Predikat SNI

Rilis
Pefindo Biro Kredit akan Buka Akses Layanan ke Masyarakat dan Calon Debitur Perseorangan

Pefindo Biro Kredit akan Buka Akses Layanan ke Masyarakat dan Calon Debitur Perseorangan

Whats New
Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Whats New
Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rilis
Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak, dan Kini Tabrakan

Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak, dan Kini Tabrakan

Whats New
Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Whats New
Pahami Perbedaan Rute LRT Jabodebek dan LRT Jakarta

Pahami Perbedaan Rute LRT Jabodebek dan LRT Jakarta

Whats New
OJK Luncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan, Ini Poin-poin Pentingnya

OJK Luncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan, Ini Poin-poin Pentingnya

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Besok, Daftar di www.prakerja.go.id

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Besok, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Hingga September 2021, Nilai Transaksi BNI Mobile Banking Capai Rp 447 Triliun

Hingga September 2021, Nilai Transaksi BNI Mobile Banking Capai Rp 447 Triliun

Whats New
IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Asing Koleksi BBCA, BBRI, dan KLBF

IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Asing Koleksi BBCA, BBRI, dan KLBF

Whats New
 Kuota Kartu Prakerja Gelombang 22 46.000, Daftar di Prakerja.go.id

Kuota Kartu Prakerja Gelombang 22 46.000, Daftar di Prakerja.go.id

Whats New
Produsen Cangkul Gresik Jadi yang Pertama Kantongi SNI Tipe A dari Kemenperin

Produsen Cangkul Gresik Jadi yang Pertama Kantongi SNI Tipe A dari Kemenperin

Whats New
Kustodian: Pengertian dan Fungsinya

Kustodian: Pengertian dan Fungsinya

Spend Smart
Siap-siap Tes SKB CPNS 2021, BKN: Kemungkinan Tidak Akan Ada Lagi Ujian Susulan

Siap-siap Tes SKB CPNS 2021, BKN: Kemungkinan Tidak Akan Ada Lagi Ujian Susulan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.