Kembali dari Mudik, PNS Harus Lampirkan Surat Pernyataan Kampungnya Bebas PSBB

Kompas.com - 25/05/2020, 06:20 WIB
Ilustrasi mudik gratis GALIH PRADIPTAIlustrasi mudik gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menegaskan larangan mudik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

Pemerintah pun juga akan memperketat pengawasan arus balik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19,

Lalu, bagaimana PNS yang telanjur bepergian ke luar daerah dan diwajibkan kembali ke kota/kabupaten tempat bekerja?

Baca juga: Sederet Hukuman bagi PNS yang Ketahuan Mudik Saat Lebaran

Menurut Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 14/SE/V/2020, PNS yang telanjur bepergian ke luar daerah diwajibkan kembali ke kota atau kabupaten tempat bekerja maka PNS harus melampirkan surat yang menyatakan kampung halamannya atau daerahnya bebas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Surat tersebut harus dikeluarkan oleh keputusan kepala daerah setempat dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Larangan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dikecualikan bagi PNS yang sedang menjalankan cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan menjalankan tugas kedinasan berkaitan dengan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat virus corona," isi dari SE BKN tersebut, Minggu (24/5/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika PNS melakukan pelanggaran maka akan diberlakukan penegakan disiplin sesuai SE Kepala BKN Nomor 11/SE/IV/2020 yang diterbitkan pada 24 April lalu, tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan SE Nomor 14/SE/V/2020 tentang Pelaporan Keberadaan dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan BKN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona.

SE ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar. Dalam SE ini ditegaskan bagi setiap pimpinan unit kerja melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap keberadaan PNS pada saat libur nasional Hari Raya Idul Fitri sejak 21-25 Mei 2020.

Baca juga: Ada Larangan Mudik, Kendaraan yang Tinggalkan Jakarta Anjlok 61 Persen

Para pimpinannya diwajibkan melapor hasil pengawasan atau pemantauan secara berjenjang pada setiap unit kerja.

"Apabila terdapat PNS pada unit kerja yang telanjur bepergian ke luar daerah atau mudik sebelum dikeluarkannya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 maka PNS tersebut harus tetap berada di kota/kabupaten tujuan dan dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah lain," tulis keterangan SE itu.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menegaskan akan memperketat proses pengawasan transportasi hingga arus balik Lebaran 2020. Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, proses pengawasan dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah akan adanya larangan mudik.

Keputusan ini sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan (Memhub) Budi Karya Sumadi, yang meminta seluruh jajarannya untuk melakukan pengetatan di lapangan.

Pengetatan pengawasan akan dilakukan melalui tiga fase, yakni jelang Idul Fitri yang dimulai sejak ditetapkannya Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 pada 23 April 2020 sampai 23 Mei 2020, selanjut pada saat Idul Fitri pada 24 hingga 25 Mei 2020, dan fase terakhir usai Idul Fitri dari 26 Mei hingga 1 Juni 2020.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditinjau Menhub, Ini Penyesuaian Jalur KRL di Stasiun Manggarai

Ditinjau Menhub, Ini Penyesuaian Jalur KRL di Stasiun Manggarai

Whats New
Kementan Pastikan Stok Jagung Aman, Capai 2,75 Juta Ton hingga 20 September 2021

Kementan Pastikan Stok Jagung Aman, Capai 2,75 Juta Ton hingga 20 September 2021

Whats New
 Syarat Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BNI Online

Syarat Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BNI Online

Spend Smart
Menhub: Jalur Layang di Stasiun Manggarai Bisa Buat Perjalanan KRL Semakin Efisien

Menhub: Jalur Layang di Stasiun Manggarai Bisa Buat Perjalanan KRL Semakin Efisien

Whats New
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Naik 17,8 Persen Pada Agustus 2021

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Naik 17,8 Persen Pada Agustus 2021

Whats New
Traveloka-Garuda Tawarkan Promo Tiket Pesawat, Diskon Hingga 38 Persen

Traveloka-Garuda Tawarkan Promo Tiket Pesawat, Diskon Hingga 38 Persen

Rilis
Cara Isi Saldo LinkAja Lewat Alfamart, ATM BRI, dan Bank Mandiri

Cara Isi Saldo LinkAja Lewat Alfamart, ATM BRI, dan Bank Mandiri

Spend Smart
Dekat Jembatan Merah Youtefa, Intip Penampakan Arena Dayung PON Papua

Dekat Jembatan Merah Youtefa, Intip Penampakan Arena Dayung PON Papua

Whats New
4 Sektor Usaha Ini Berpotensi Jadi Penyumbang Shortfall Tahun 2021

4 Sektor Usaha Ini Berpotensi Jadi Penyumbang Shortfall Tahun 2021

Whats New
Cara Buka Rekening Bank Mandiri Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Cara Buka Rekening Bank Mandiri Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Whats New
Kembangkan Semen Ramah Lingkungan, Produsen Semen Merah Putih Gandeng GRP

Kembangkan Semen Ramah Lingkungan, Produsen Semen Merah Putih Gandeng GRP

Whats New
Ini Dampak Krisis Evergrande Bagi China, AS, hingga Eropa

Ini Dampak Krisis Evergrande Bagi China, AS, hingga Eropa

Whats New
Pandemi Covid-19, Perumnas Gelar Akad KPR Secara Drive Thru

Pandemi Covid-19, Perumnas Gelar Akad KPR Secara Drive Thru

Rilis
Masa Puncak Panen Tiba, Kementan Pastikan Stok Jagung Cukup Untuk 3 Bulan ke Depan

Masa Puncak Panen Tiba, Kementan Pastikan Stok Jagung Cukup Untuk 3 Bulan ke Depan

Rilis
Pekan Keempat September 2021, BI Catat Arus Modal Asing Keluar Rp 5,92 Triliun

Pekan Keempat September 2021, BI Catat Arus Modal Asing Keluar Rp 5,92 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.