Bioskop Tutup Saat PSBB, Pengusaha Minta Hal Ini ke Pemerintah

Kompas.com - 12/09/2020, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia menjadi upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Hal ini berimbas pada perekonomian karena sebagian besar bidang usaha harus tutup.

Salah satu bidang usaha yang terimbas adalah bioskop. Seperti pada penerapan PSBB di Jakarta yang kembali diperketat pada 14 September 2020 mendatang, di mana semua sektor hiburan harus tutup.

Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Sjafruddin mengatakan, penutupan bioskop selama berbulan-bulan tentu menjadi pukulan hebat bagi para pengusaha dan menimbulkan kerugian besar.

"Kerugiannya sangat besar, saya yakin sudah mencapai triliunan, tapi angka pastinya belum ada, karena datanya ada di manajemen (bioskop) masing-masing," ungkapnya kepada Kompas.com seperti dikutip pada Sabtu (12/9/2020).

Baca juga: Imbas Pandemi, Pendapatan Bioskop Seluruh Dunia Diprediksi Anjlok 66 Persen

Oleh sebab itu, bila nantinya bioskop diizinkan beroperasi kembali, ia berharap pemerintah bisa memberikan keringanan pajak hiburan. Ini guna memberikan ruang bagi para pengusaha untuk bisa 'bernafas' memulihkan kondisi bisnisnya.

Setiap daerah memiliki aturan masing-masing pada pengenaan pajak hiburan, di mana bioskop menjadi salah satu objek pajak. Pada umumnya dasar regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kami minta bebaskan pajak hiburan 1 tahun, kan ada pajak hiburan untuk pendapatan asli daerah, itu aja dulu bebaskan 1 tahun," kata dia.

Djonny menyakini, dengan keringanan pajak tersebut maka akan membantu percepatan pemulihan industri kreatif tersebut.

"Lumayanlah (membantu). Jadi ini supaya kami bisa pemulihan dulu, makannya satu tahun berikan kesempatan untuk recovery," katanya.

Ia menambahkan, sebenarnya sejumlah daerah di Indonesia sudah ada yang mengizinkan bioskop kembali beroperasi. Kendati demikian, Jakarta memang menjadi pusat dari industri ini sehingga memiliki pengaruh yang besar secara nasional.

Menurut dia, film yang diproduksi dari dalam maupun luar negeri selalu ditayangkan pertama kali di Jakarta. Sehingga, jika bioskop di Ibu Kota masih tutup penyaluran film juga bisa terdampak ke daerah.

"Pemilik film kan melihat mau tetap tayangin tapi market-nya berkurang 50 persen, atau tunda rilis, itu jadi hak mereka. Namun kalau Jakarta buka, kecenderungan mereka masukkan film sih besar, tapi kalau buat daerah dulu sepertinya akan pikir-pikir lagi," pungkasnya.

Baca juga: Bioskop Batal Dibuka karena PSBB Jakarta, Ini Langkah Pengusaha

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.