Bioskop Tutup Saat PSBB, Pengusaha Minta Hal Ini ke Pemerintah

Kompas.com - 12/09/2020, 11:17 WIB
Penonton Bioskop XXI duduk berjaga jarak saat pemeriksaan kesiapan bioskop beroperasi kembali di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta, Sabtu (29/8/2020). Pemprov DKI Jakarta akan membuka bioskop di Jakarta untuk beroperasi kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APenonton Bioskop XXI duduk berjaga jarak saat pemeriksaan kesiapan bioskop beroperasi kembali di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta, Sabtu (29/8/2020). Pemprov DKI Jakarta akan membuka bioskop di Jakarta untuk beroperasi kembali dengan protokol kesehatan yang ketat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia menjadi upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Hal ini berimbas pada perekonomian karena sebagian besar bidang usaha harus tutup.

Salah satu bidang usaha yang terimbas adalah bioskop. Seperti pada penerapan PSBB di Jakarta yang kembali diperketat pada 14 September 2020 mendatang, di mana semua sektor hiburan harus tutup.

Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Sjafruddin mengatakan, penutupan bioskop selama berbulan-bulan tentu menjadi pukulan hebat bagi para pengusaha dan menimbulkan kerugian besar.

"Kerugiannya sangat besar, saya yakin sudah mencapai triliunan, tapi angka pastinya belum ada, karena datanya ada di manajemen (bioskop) masing-masing," ungkapnya kepada Kompas.com seperti dikutip pada Sabtu (12/9/2020).

Baca juga: Imbas Pandemi, Pendapatan Bioskop Seluruh Dunia Diprediksi Anjlok 66 Persen

Oleh sebab itu, bila nantinya bioskop diizinkan beroperasi kembali, ia berharap pemerintah bisa memberikan keringanan pajak hiburan. Ini guna memberikan ruang bagi para pengusaha untuk bisa 'bernafas' memulihkan kondisi bisnisnya.

Setiap daerah memiliki aturan masing-masing pada pengenaan pajak hiburan, di mana bioskop menjadi salah satu objek pajak. Pada umumnya dasar regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kami minta bebaskan pajak hiburan 1 tahun, kan ada pajak hiburan untuk pendapatan asli daerah, itu aja dulu bebaskan 1 tahun," kata dia.

Djonny menyakini, dengan keringanan pajak tersebut maka akan membantu percepatan pemulihan industri kreatif tersebut.

"Lumayanlah (membantu). Jadi ini supaya kami bisa pemulihan dulu, makannya satu tahun berikan kesempatan untuk recovery," katanya.

Ia menambahkan, sebenarnya sejumlah daerah di Indonesia sudah ada yang mengizinkan bioskop kembali beroperasi. Kendati demikian, Jakarta memang menjadi pusat dari industri ini sehingga memiliki pengaruh yang besar secara nasional.

Menurut dia, film yang diproduksi dari dalam maupun luar negeri selalu ditayangkan pertama kali di Jakarta. Sehingga, jika bioskop di Ibu Kota masih tutup penyaluran film juga bisa terdampak ke daerah.

"Pemilik film kan melihat mau tetap tayangin tapi market-nya berkurang 50 persen, atau tunda rilis, itu jadi hak mereka. Namun kalau Jakarta buka, kecenderungan mereka masukkan film sih besar, tapi kalau buat daerah dulu sepertinya akan pikir-pikir lagi," pungkasnya.

Baca juga: Bioskop Batal Dibuka karena PSBB Jakarta, Ini Langkah Pengusaha



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X