Soal Proyek Ibu Kota Baru, Ini Harapan KPPIP ke Bappenas

Kompas.com - 09/12/2020, 05:30 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo berharap agar Bappenas bisa memastikan waktu dimulainya pembangunan proyek ibu kota negara (IKN).

"Mudah-mudahan ini juga teman-teman di Bappenas bisa mencoba memastikan kapan kira-kira direalisasikan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (8/12/2020).

Wahyu mengatakan, saat ini proyek IKN masih dalam tahap tataran konsep. Belum dapat dipastikan pelaksanaan pembangunan konstruksinya.

Ia menyebut, proyek ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut menjadi kewenangan Bappenas.

Baca juga: Gojek-Grab Dirumorkan Merger, Ini Respons KPPU


"Ini teman-teman Bappenas yang lead proyek itu. Kami hanya mencoba mempersiapkan program super hub yang ada di Kaltim dengan memanfaatkan kehadiran ibu kota negara baru di Kaltim," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, eksekusi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) sementara ditunda.

Kendati demikian, tim komunikasi dan koordinasi strategis pemindahan ibu kota tetap mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2021.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo, pernah menyatakan bahwa pemindahan dan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun.

Sebanyak Rp 89,4 triliun atau 19,2 persen berasal dari APBN, Rp 253,4 triliun atau 54,4 persen melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.

Baca juga: Protes, Pengusaha Minta Kenaikan Tarif Pungutan Ekspor Sawit Dikaji Ulang



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X