Kelapa Sawit Dituding Jadi Perusak Hutan, Ini Respon Pemerintah

Kompas.com - 07/02/2021, 22:03 WIB
Foto dirilis Rabu (20/1/2021), memperlihatkan kondisi hutan di sekitar kawasan Gunung Landono yang telah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan luar di Kecamatan Landono, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Profesi pemburu madu mendapat penghargaan tinggi di hati warga kampung karena sebagian madu hasil buruan dijual murah ke warga untuk memenuhi gizi anak-anak, sementara lainnya dijual ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri dengan harga mencapai Rp 150.000 per kilogram. ANTARA FOTO/JOJONFoto dirilis Rabu (20/1/2021), memperlihatkan kondisi hutan di sekitar kawasan Gunung Landono yang telah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan luar di Kecamatan Landono, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Profesi pemburu madu mendapat penghargaan tinggi di hati warga kampung karena sebagian madu hasil buruan dijual murah ke warga untuk memenuhi gizi anak-anak, sementara lainnya dijual ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri dengan harga mencapai Rp 150.000 per kilogram.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, menyatakan pemerintah akan mengubah strategi dalam melawan kampanye hitam minyak kelapa sawit (CPO) di pasar global, terutama Eropa.

Menurut Eddy, selama ini strategi yang dilakukan Indonesia dalam melawan kampanye hitam tersebut hanya bersifat defensif. Oleh karenanya, pemerintah akan lebih ofensif, yakni dengan memaparkan kekurangan dari minyak nabati lainnya.

"Strategi promosi ke depan kita tidak lagi defensive (bertahan), tetapi juga harus offensif (menyerang). Kita permasalahkan juga minyak nabati lain di Eropa, misalnya rapeseed," kata Eddy dilansir dari Antara, Minggu (7/2/2021).

Eddy menjelaskan bahwa tidak hanya minyak sawit, minyak nabati lain seperti rapeseed juga memiliki dampak terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) dan lingkungan.

Baca juga: Daftar 5 Perusahaan Penguasa Perkebunan Kelapa Sawit di Kalsel

Dalam promosi sebelumnya, Indonesia dinilai tidak terlalu menyerang minyak nabati lain, namun hanya berfokus pada peran kelapa sawit terhadap ekonomi dan tingginya produktivitas komoditas tersebut dibandingkan minyak nabati lain.

"Kalau di sini dinyatakan bahwa sawit merusak biodiversity, kita juga akan mempermasalahkan bagaimana dengan rapeseed di Eropa, pemanfaatan fertilizer mereka yang berdampak bada biodiversity laut. Kita akan mengubah strategi, akan attack seperti yang disampaikan Presiden," kata Eddy.

Eddy mengatakan bahwa industri sawit mampu menunjukkan kekuatannya dan menjadi salah satu dari sedikit industri besar nasional yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu faktor penting ketahanan pertumbuhan sektor sawit selama pandemi Covid-19 di dalam negeri adalah adanya program penggunaan energi terbarukan melalui mandatori biodiesel berbasis sawit.

Baca juga: Daftar 7 Konglomerat Sawit Paling Tajir di Indonesia

Setelah sukses menjalankan program mandatori biodiesel 20 persen sejak 2016 sampai dengan 2019, pemerintah melanjutkan dengan program mandatori B30 sejak Januari 2020 yang menambah daya serap minyak sawit di pasar dalam negeri sekaligus mendorong stabilitas harga minyak sawit.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kelapa sawit menjadi komoditas yang paling efisien dalam penggunaan lahan, dibandingkan dengan komoditas bahan baku minyak nabati lainnya.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X