Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Menaker: Dana Manfaat Jamsos Buruh Tetap Aman

Kompas.com - 16/02/2021, 08:48 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan sambutan webinar daring K3 Nasional di Jakarta, Senin (15/2/2021). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan sambutan webinar daring K3 Nasional di Jakarta, Senin (15/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan dana kepesertaan jaminan sosial (Jamsos) yang ditempatkan di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek tetap aman.

Pernyataan ini menyusul adanya penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap BPJS Ketenagakerjaan saat ini.

"Dana manfaat Jamsos pekerja atau buruh tetap aman karena dijamin Negara. Kepesertaan Jamsos ketenagakerjaan juga wajib karena diatur dalam undang-undang," katanya kepada Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Beda Kasus BP Jamsostek dan Upaya Menepis Trauma Jiwasraya dan Asabri

Ke depan kata Menaker, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh agar isu dan permasalahan terkait mismanajemen bisnis di BPJS Ketenagakerjaan ini tidak terulang kembali.

"Terkait isu yang sedang menerpa BPJS Ketenagakerjaan, tentu kita harus hormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita ikuti bersama perkembangan proses yang dilakukan oleh Kejagung," ujar dia.

Menteri dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai bahwa tata kelola keuangan dan investasi di BPJS Ketenagakerjaan telah diatur ketat dalam regulasi PP Nomor 55 Tahun 2015. Selain itu juga diatur dalam beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Tentu karena badan hukum publik, harus ikut aturan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujar Ida.

Disinggung dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan program tambahan di BPJS Ketenagakerjaan nantinya, dirinya kembali memastikan ketidakada kaitannya dengan kasus saat ini.

Karena kekhawatiran masyarakat atas dugaan korupsi akibat pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang ditaksir sementara ini mencapai Rp 20 triliun oleh Kejagung.

"Masalah hukum yang berlangsung tentu tidak ada korelasinya karena memang program (JKP) ini masih baru," kata dia.

Baca juga: Soal Kasus BPJS Ketenagakerjaan, Apindo: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kasus korupsi sebesar Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan.

KSPI meminta Presiden dan Kejagung agar berupaya menyelamatkan dana buruh. Karena sebagaimana diketahui, saat ini Kejagung tengah menyidiki kasus dugaan korupsi di tubuh BPJS Ketenagakerjaan yang masih terus diproses.

Jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan dan 18 lembaga pengelola investasi pun telah dimintai keterangan oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung telah menggeledah dan menyita sejumlah aset di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu.

Baca juga: KSPI Surati Presiden dan Kejagung Minta Selamatkan Dana Buruh di BPJS Ketenagakerjaan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X