Kompas.com - 15/03/2021, 08:01 WIB
Foto dirilis Senin (2/11/2020), memperlihatkan petani memanen garam di lahan yang menggunakan teknik geomembran di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus berupaya dan mendorong pembangunan lumbung garam nasional dengan penekanan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat. ANTARA FOTO/SAIFUL BAHRIFoto dirilis Senin (2/11/2020), memperlihatkan petani memanen garam di lahan yang menggunakan teknik geomembran di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus berupaya dan mendorong pembangunan lumbung garam nasional dengan penekanan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan untuk masalah impor garam, telah diputuskan dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu.

"Impor garam sudah diputuskan melalui rapat Menko (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)," kata Trenggono dilansir dari Antara, Senin (15/3/2021).

Menurut dia, saat ini masih menunggu data terkait kebutuhan garam di Indonesia, karena ketika sudah didapati kekurangannya, maka itu yang akan di impor.

Impor garam yang dilakukan juga sesuai neraca perdagangan, sehingga kebutuhan garam dalam negeri itu bisa terpenuhi.

"Nanti misalnya kekurangannya berapa, itu baru bisa diimpor, kita menunggu itu. Karena itu sudah masuk dalam undang-undang cipta kerja," ujar Trenggono.

Baca juga: Jeritan Petani: Harga Gabah Lagi Murah, Kok Impor Beras

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan akan mengawasi impor garam yang dilakukan pemerintah, agar kebijakan itu tidak memberatkan pada para petambak garam rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita akan awasi betul, bagaimana impor garam ini tidak berimbas kepada garam konsumsi yang selama ini cukup dipasok oleh garam lokal," kata Ono.

Dia menambahkan persoalan garam di Indonesia ini tidak kunjung selesai, karena adanya perbedaan data antara Kementerian Perdagangan dan juga KKP.

Seharusnya lanjut Ono, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya, mana yang bisa dipasok garam lokal dan mana yang industri. "Impor ini terkait neraca garam, di mana antara Kementerian Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan selalu berbeda," kata dia.

Baca juga: Janji Jokowi Bawa RI Swasembada Kedelai dalam 3 Tahun dan Realisasinya

Kebutuhan garam nasional

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memprediksi kebutuhan garam nasional pada tahun 2021 mencapai 4,6 juta ton.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.