Serikat Nelayan Desak Pemerintah Tak Lagi Impor Garam Tahun 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Serikat Nelayan NU (PPSNNU) mendesak pemerintah untuk menyetop impor garam dalam dua tahun ke depan, atau tepatnya pada Agustus tahun 2023.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Nelayan NU, Witjaksono mengatakan, jangka waktu dua tahun ke depan ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pendampingan kepada petani garam.

"Mendesak pemerintah RI untuk berhenti melakukan impor garam dalam target 2 tahun ke depan sejak hari ini, atau maksimal pada Agustus 2023," kata Witjaksono dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Miris, Harga Garam di 3 Sentra Produksi Cuma Rp 100-200 per Kilogram

Dia menyebut, pendampingan yang diberikan meliputi pendampingan intensifikasi produksi, pembukaan lahan garam baru mencapai 100.000 hektar, alih kelola teknologi dan mekanisasi, serta modernisasi pertanian garam

Jika pendampingan berhasil, industri garam lokal akan mampu memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018. PP tersebut mengatur, kualitas garam industri harus memenuhi kadar NaCL 97 persen.

"Saya yakin apabila ada keberpihakan dari pemerintah, impor garam pasti akan stop. Tinggal masalahnya kita hitung volume," tutur Witjaksono.

Adapun saat ini, harga garam lokal menyentuh level terendah mencapai Rp 100-200 per kilogram.

Harga garam yang menyusut itu terjadi di tiga sentra produksi, yakni Indramayu, Madura, dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: Impor Garam 3 Juta Ton, Petambak: Pemerintah Berpihak ke Importir dan Asing!

Agar harganya tidak terus menyusut, dia meminta pemerintah menetapkan harga acuan garam lokal di level Rp 700-1.000 per kilogram.

Pasalnya harga garam impor yang dibeli Indonesia Rp 1.000 per kilogram. Bahkan, harga garam impor dari China mencapai Rp 1.500 per kilogram.