Pemerintah Punya Utang ke Bulog Rp 1,28 Triliun, Buwas Minta Bantuan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pemerintah memiliki piutang kepada Bulog sebanyak Rp 1,28 triliun.

"Total piutang pemerintah kepada Perum Bulog sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp 1,279 triliun," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (18/5/2021).

Dia merinci jumlah total piutang ini terdiri dari piutang pelepasan stok turun mutu sebesar Rp 173,83 miliar, cadangan beras pemerintah ketersediaan pasokan dan stabilitas harga alias CBP KPSH sebesar Rp 872,81 miliar, CBP Bencana Alam sebesar Rp 36,75 miliar, Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP) gula sebanyak Rp 11,23 miliar, dan kekurangan penagihan CSHP gula sebanyak Rp 184 miliar.

Pria yang kerap disapa Buwas itu mengatakan, status masing-masing piutang juga berbeda-beda.

Baca juga: Promo Tambah Daya Listrik Tersedia hingga Akhir Mei, Ini Biayanya

Misalnya saja untuk piutang pelepasan stok turun mutu, statusnya sudah masuk proses review BPKP. Lalu untuk piutang CBP KPSH dan CBP Bencana Alam sudah masuk dalam proses penyampaian pembukaan blokir DIPA 2021.

Sementara itu untuk status piutang CSHP gula sudah masuk proses penagihan dan status kekurangan penagihan CSHP gula sudah masuk dalam hasil riview BPKP sebesar Rp 152 miliar saat laporan hasil riview menunggu pembahasan lebih lanjut antara BPKP, Bulog, dan Kemendag.

Buwas menilai bahwa pembayaran utang penting bagi Bulog agar bisa membayar utang lagi ke pihak lain.

Oleh sebab itu, Bulog meminta bantuan ke DPR RI agar mendorong pemerintah mau membayarkan utangnya.

"Mengingat pencairan utang pemerintah kepada Perum Bulog sangat penting dan berdampak kepada pengolahan arus kas perusahaan, kami sangat mengharapkan dukungan agar pelunasan piutang pemerintah kepada Perum Bulog dapat segera dilakukan," ungkap dia.

Baca juga: Bulog Pastikan Tidak Akan Impor Beras hingga Akhir 2021