Apa Itu Outsourcing: Pengertian, Contoh, dan Aturannya di Indonesia

Kompas.com - 08/07/2021, 22:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Outsourcing adalah istilah yang sudah tak asing lagi dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Arti outsourcing seringkali disederhanakan sebagai alih daya. Lalu apa itu outsourcing?

Merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 atau UU Ketenagakerjaan, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (subkon). Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan melalui 2 mekanisme yakni melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh.

Di Tanah Air, arti outsourcing pada awalnya merupakan pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan di mana pekerjaan tersebut dialihkan ke pihak atau perusahaan lain.

Sehingga dengan begitu, karyawan outsourcing bukan merupakan karyawan dari perusahaan pengguna. Selain itu, pekerjaan outsourcing adalah tidak memiliki jenjang karier.

Baca juga: Perbedaan PKWT dan PKWTT Serta Perubahannya di UU Cipta Kerja

Sebagai contoh pekerjaan outsourcing adalah antara lain operator call center, petugas kebersihan, pemoborongan pekerjaan tambang, transportasi, katering, petugas keamanan, dan sebagainya.

Karena kemudahan yang ditawarkannya, perusahaan pengguna tenaga outsourcing terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perusahaan pengguna tak perlu menyediakan fasilitas dan hak-hak pekerja karena hal itu merupakan tanggung jawab perusahaan outsourcing.

Dalam aturan UU Nomor 13 Tahun 2003, outsourcing tidak boleh dipergunakan untuk pekerjaan yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Outsourcing adalah hanya boleh dipergunakan untuk jasa penunjang.

"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi," bunyi Pasal 66 UU Ketenagakerjaan.

Baca juga: Mengenal Aturan Cuti Haid bagi Pekerja Perempuan

Sejarah outsourcing

Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputri sempat mengeluarkan kebijakan outsourcing yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan terbitnya UU Ketenagakerjaan tersebut, Megawati mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal. Penyedia tenaga kerja alih daya atau perusahaan outsourcing yang berbentuk badan hukum wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan.

Meski demikian, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing adalah diprotes banyak kalangan saat itu, karena dianggap tak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya.

Para karyawan outsourcing adalah tidak mendapat tunjangan dari pekerjaan yang dilakukannya seperti karyawan pada umumnya, dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak.

Baca juga: Jangan Ragu Ambil Hak Cuti Haid di Hari Pertama

Karyawan outsourcing adalah juga berstatus sebagai pekerja dari perusahaan penyalur tenaga kerja. Dengan kata lain, perusahaan tempat bekerja atau perusahaan pemakai jasa outsourcing, tidak memiliki kewajiban terhadap kesejahteraan pada karyawan bersangkutan.

Revisi di UU Cipta Kerja

Batasan-batasan pekerjaan perusahaan outsourcing ini sesuai dengan regulasi pemerintah yang tercantum di Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur pekerjaan alih daya.

Di UU Ketenagakerjaan, pekerjaan outsourcing adalah dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan penunjang.

Namun di Pasal 66 UU Cipta Kerja, tak dicantumkan batasan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilarang dilakukan pekerja alih daya, namun hanya menyebut pekerjaan alih daya didasarkan pada perjanjian waktu tertentu dan tidak tertentu.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Pailit dan Bedanya dengan Bangkrut

"Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu," bunyi Pasal 66 UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dengan revisi ini, UU Cipta Kerja membuka kemungkinan bagi perusahaan outsourcing adalah untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
WORK SMART
Budaya Memotivasi
Budaya Memotivasi
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Final, Pemerintah Masih Kaji Soal Rencana Bagi-bagi Rice Cooker untuk Warga Miskin

Belum Final, Pemerintah Masih Kaji Soal Rencana Bagi-bagi Rice Cooker untuk Warga Miskin

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Komitmen Petrokimia Gresik Menjaga Stok Pupuk Nasional dari Kelangkaan

Komitmen Petrokimia Gresik Menjaga Stok Pupuk Nasional dari Kelangkaan

Whats New
Naik Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Berkarier Sebagai Fotografer, Apakah Menjanjikan?

Berkarier Sebagai Fotografer, Apakah Menjanjikan?

Work Smart
Dorong Percepatan Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Dorong Transformasi di PLN

Dorong Percepatan Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Dorong Transformasi di PLN

Whats New
Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara

Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara

Whats New
Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Whats New
Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Whats New
Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Whats New
BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

Whats New
Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Jadi 17 Perusahaan hingga November 2022

Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Jadi 17 Perusahaan hingga November 2022

Whats New
Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Whats New
Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.