Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: PPKM Akan Terus Berlaku Selama Pandemi

Kompas.com - 23/08/2021, 21:26 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, penerapan PPKM akan terus dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Setiap kabupaten/kota akan memiliki status level 4-1.

Menurutnya, penerapan PPKM terus dilakukan untuk menyeimbangkan antara pandemi Covid-19 dengan perekonomian, guna menghindari terjadi lonjakan kasus kembali.

"Perlu kita ketahui bersama, bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi. Ini alat kita untuk menyeimbangkan pengendalian pandemi Covid-19 dengan ekonomi dan lapangan kerja buat masyarakat," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (23/8/2021).

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Ini Daftar Penyesuaian Terbarunya

Koordinator PPKM Jawa-Bali itu menjelaskan, penentuan levelnya setiap kabupaten/kota akan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.

Penentuannya levelnya pun akan berlaku setiap satu sampai dua minggu sekali berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setiap minggunya.

"Tentu kita semua berharap seluruh kabupaten kota dapat masuk ke level 2 atau 1 pada suatu waktu nanti. Pencapaian tersebut dapat terjadi jika kita semua disiplin dan bergerak bersama," ungkap dia.

Sejalan dengan Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa penerapan PPKM wilayah luar Pulau Jawa-Bali juga akan terus dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Setiap kabupaten/kota akan dikategorikan pada level 4-1.

Ia bilang, berdasarkan arahan Jokowi rantai penularan virus corona perlu dipotong, salah satunya dengan pembatasan mobilitas masyarakat. Jokowi pun dipastikan memimpin langsung evaluasi penerapan PPKM setiap minggunya.

"Untuk memotong mata rantai (pandemi) ini, Presiden akan memimpin langsung PPKM. PPKM ini akan terus berlanjut dan berlangsung selama pandemi masih bersama kita," kata Airlangga yang juga merupakan Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali.

Sebelumnya, Jokowi telah mengumumkan bahwa penerapan PPKM kembali berlanjut mulai 24-30 Agustus 2021. Dalam penerapan PPKM sepekan kedepan, sejumlah daerah pun telah mengalami perbaikan level.

Seperti DKI Jakarta dan wilayah aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) status PPKM-nya diturunkan dari level 4 ke level 3. Begitu pula pada wilayah aglomerasi Bandung Raya, Surabaya raya, Semarang Raya.

Baca juga: Kemenaker: Penerima Subsidi Gaji 2021 Hanya Pekerja di Wilayah PPKM Level 4 dan 3

Ia bilang, beberapa kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia juga dapat diturunkan levelnya, tergantung dari perkembangan kondisi kasus penularan dan kematian akibat Covid-19 di masing-masing daerah.

"Pemerintah memutuskan mulai tanggal 24-30 Agustus 2021 beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3," ungkap Jokowi dalam konferensi pers virtual, Senin (23/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Whats New
Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Whats New
BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com