APBN 2022 dan Akselerasi Pembangunan Indonesia

30 September 2021 DPR RI telah memberikan persetujuan pengesahan APBN 2022. Ada banyak harapan yang ingin kita raih melalui segenap agenda dan program melalui APBN 2022.

Pandemi Covid-19 selama hampir 20 bulan ini telah mengambil banyak hal dari kelangsungan pembangunan kita.

Perekonomian kita yang biasa tumbuh 5 persenan tiba-tiba terkontraksi hingga beberapa kuartal. Tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat. Pendapatan negara turun drastis. Belanja negara harus kita genjot untuk menopang banyak hal. Dampaknya utang pemerintah naik cukup besar.

Lebih serius lagi, kita kehilangan waktu dari yang seharusnya bisa lebih banyak dari yang bisa kita raih.

Namun pandemi covid-19 membuat posisi kita setback. Ketertinggalan ini harus kita bayar dengan akselerasi pemulihan segala hal dan pembangunan yang memadai.

Menangkap pesan ini, DPR dan pemerintah telah berhitung banyak hingga pada kesepakatan bahwa APBN 2022 adalah jembatan menuju “APBN normal” seperti APBN dengan seluruh target-targetnya seperti sebelum pandemi covid19.

Akselerasi ini penting sebagai wujud kebulatan tekad, bahwa kita tidak bisa berlama lama terkurung oleh pandemi covid-19 dan membayar mahal dampaknya.

Sementara ke depan kita dihadapkan pada serentetan agenda strategis. Yang terdekat antara lain pelaksanaan pemilu serentak 2024, pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pemindahan ibukota negara, hingga mempersiapkan diri mencapai generasi emas dan menjadi negara maju pada 2045.

Semua agenda ini tidak bisa kita jalani seperti membuat makanan instan. Lebih pelik lagi, bila kita tidak mempersiapkan semua agenda tersebut, sederet potensi yang kita miliki akan berubah menjadi beban masa depan.

Bonus demografi akan berubah jadi beban demografi bila percepatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita lambat.

Buruknya kualitas infrastruktur dan rendahnya SDM mengurung kita maksimal pada posisi sebagai negara middle income. 

Potensi kekayaan alam hanya memperpanjang cerita bahwa kita hanya mampu ekspor komoditas, yang sebagian diantaranya akan habis karena tidak bisa diperbaharui, serta kemerosotan ekologis akibat pengerukan terus menerus kekayaan alam kita.

Menghitung begitu banyak yang harus kita persiapkan, dan pada saat yang sama kita dihadapkan pekerjaan domestik yang belum selesai akibat dampak pandemi, serta ketidakmenentuan ekonomi-politik global, maka tantangan berlapis itu harus kita hadapi dengan perhitungan yang presisi.

Menghadapi tantangan itu kita mempersiapkan bekalnya di tahun depan. Lantas, apa yang akan kita lakukan?  

Arah kebijakan

Kebijakan perpajakan tahun 2022 diarahkan untuk perluasan basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan.

Melalui revisi UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) kita harapkan penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat-adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter usaha.

Inovasi penggalian potensi perpajakan yang kita lakukan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha.  

Insentif fiskal yang diberikan secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis dengan dampak multiplier seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap lapangan kerja, dan minim resiko ekologis.

Harapan dari arah kebijakan perpajakan ini sebagai jawaban untuk menurunkan pembiayaan utang pada tahun 2022.

Langkah ini sekaligus melebarkan ruang fiskal karena dipadukan dengan perbaikan kualitas belanja dengan efisiensi belanja pusat dan daerah, reformasi subsidi yang tepat waktu dan sasaran, serta pengendalian tingkat bunga utang yang kompetitif, dan melanjutkan burden sharing dengan Bank Indonesia.

Lebih jauh, kebijakan belanja negara terus diarahkan untutk melanjutkan pemulihan ekonomi nasional, transformasi ekonomi melalui percepatan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Target belanja berorientasi hasil.

Dana Alokasi Khusus (DAK) kita dorong untuk menopang infrastruktur pertanian dan reformasi subsidi energi yang mulai kita berlakukan pertengahan tahun depan.

Pandemi covid-19 memaksa ekonomi dan pendidikan kita untuk mengandalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kita punya modal gelaran Palapa Ring barat, tengah dan timur sebagai wujud afirmasi kawasan blank spot.

Akselerasi pembangunan TIK 2022 kita harapkan menjawab kebutuhan ekonomi digital, meningkatkan literasi TIK, serta kebutuhan hukum perlindungan data pribadi di dunia digital.  

Khusus untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur tol trans Sumatera pada tahun depan, kita memberikan persetujuan alokasi anggaran Rp 40 triliun. 

Sedangkan alokasi anggaran pemindahan ibukota negara di tahun depan hanya bisa digunakan setelah disahkannya Undang Undang Ibukota Negara (IKN). 

Oleh sebab itu, tanggungjawab DPR dan pemerintah untuk bersama sama menyelesaikan pembahasan UU IKN. 

Pembangunan yang kita kerjakan harus meminimalisir kerusakan ekologis. 

Bersama pemerintah kita sepakat melalui revisi UU KUP untuk mengenakan pajak karbon, sekaligus memberi insentif pelaku industri untuk mengarahkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Upaya ini untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Pengenaan cukai plastik untuk pengurangan timbulan sampah plastik, khususnya di lautan, serta pengaturan pajak air tanah melalui RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Trajektori ekonomi 2022

Postur APBN 2022 didasarkan pada asumsi ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan sosial. DPR dan pemerintah menyepakati indikator ekonomi makro itu antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen.
2. Inflasi 3 persen,
3. Nilai tukar rupiah 14.350
4. Suku bunga SUN 10 tahun 6,8 persen
5. Harga minyak mentah Indonesia 63 USD/barel
6. Lifting minyak bumi 703 ribu barel/hari dan
7. Lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak/hari

Atas asumsi asumsi itu, DPR dan pemerintah mematok target indikator kesejahteraan sosial dengan rincian menargetkan:

1. Tingkat pengangguran 5,5-6,3 persen
2. Tingkat kemiskinan 8,5-9,0 persen
3. Ketimpangan (rasio gini) 0.376-0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,41-73,46
5. Nilai Tukar Petani (NTP) 103-105
6. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104-106.

Asumsi dan target diatas tidak kita letakkan dalam perhitungan yang hampa. Justru karena kita melihat di Kuartal II 2021 menunjukkan trajektori pemulihan. Sejumlah hal yang dijadikan indikator adalah:

• Kurva pandemi menurun
• Indikator Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang membaik
• Kurs dan inflasi terkendali meski dalam bayang bayang kebijakan tapering off  The Fed
• Indeks keyakinan konsumen sedikit mengalami perbaikan
• Pertumbuhan ekonomi telah keluar dari kubangan resesi
• Neraca perdagangan mengalami surplus
• Harga minyak mulai tren kenaikan yang artinya demand global mulai baik.

Fakta fakta inilah yang menempatkan perhitungan DPR dan pemerintah bahwa trajektori ekonomi tahun 2022 adalah lintasan sambungan dari tahun 2021. Tren perbaikan ekonominya sangat tampak.

Optimisme kita makin kuat dalam melihat trajektori ekonomi 2022 karena kita memiliki segenap agenda ekstra upaya yang diletakkan atas pemetaan masalah, analisis risiko, tantangan dan beban kerja yang kita hadapi pada tahun tahun mendatang, khususnya tahun depan.

Kini saatnya kita bergandengan tangan, memupuk semangat, gotong royong, demi masa depan yang lebih baik