Jokowi Ralat Janjinya: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kini Boleh Pakai Duit APBN

Kompas.com - Diperbarui 09/10/2021, 09:40 WIB

Ia pun lantas mempertanyakan janji-janji yang sempat dilontarkan pemerintahan Presiden Jokowi, di mana dana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.

Baca juga: PT KAI Sebut RI Belum Bayar Modal Awal Proyek Kereta Cepat Rp 4,3 Triliun ke China

Janji pemerintah dulu

Dikutip dari pemberitaan Kontan, 30 September 2015, saat itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil menegaskan, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan uang rakyat.

Sofyan berujar, ada dua alasan dana APBN tidak akan dipakai dalam pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pertama, perlambatan perekonomian Indonesia akibat kondisi ekonomi global mempengaruhi postur anggaran.

Dengan begitu, pemerintah lebih memilih pengalokasian anggaran untuk program prioritas lain ketimbang proyek kereta cepat. Apalagi, kebutuhan dana investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lumayan besar, yakni sekitar Rp 60 triliun.

"Melemahnya kondisi ekonomi, kami akan memanfaatkan anggaran pemerintah untuk yang paling dibutuhkan," kata Sofyan di kantornya kala itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ada Proyek Kereta Cepat, Jasa Marga Akan Lakukan Pengalihan Lalu Lintas

Kedua, proyek kereta cepat dinilai kurang tetap dengan program Nawacita yang bermaksud membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Sebab itu, pemerintah berencana akan memprioritaskan proyek-proyek di daerah lain yang masih membutuhkan infrastruktur dasar.

"Yang pasti tidak ada uang pemerintah, baik APBN, penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, maupun berupa jaminan pemerintah yang digunakan untuk proyek ini. Itu komitmennya baik untuk pemerintahan sekarang maupun yang akan datang," kata dia.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menuntaskan salah satu pekerjaan struktur layang atau elevated Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).KCIC PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menuntaskan salah satu pekerjaan struktur layang atau elevated Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Larangan penggunaan dana APBN juga termuat dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2015.

"(2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah," demikian bunyi Ayat 2 Pasal 4 Perpres No 107 tahun 2015 tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.