Apa Itu PIRT? Begini Syarat dan Cara Mengurusnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurusan izin PIRT belakangan ini sering didengar sejak adanya kasus UMKM yang menjual produk makanan beku alias Frozen Food ramai diperbincangkan di media sosial twitter.

Pembahasan ini dimulai sejak seorang pelaku UMKM Indonesia di media sosial Twitter mengaku terancam denda Rp 4 miliar hingga penjara, akibat produknya yang tidak memiliki izin edar BPOM dan PIRT.

Lalu sebenarnya apa itu PIRT? Bagaimana syarat dan proses pengajuannya?

Mengutip dari media sosial instagram resmi @kemenkopukm, Jumat (22/10/2021), izin PIRT atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggah (SPP-IRT) merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap hasil produksi IRT yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.

Baca juga: Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya

Izin tersebut bisa jadi penjamin dan barang bukti bahwa produk pelaku UMKM layak dan aman dikonsumsi.

Dengan SPP-IRT, pelaku UMKM bisa dengan tenang memproduksi produk dan menjualnya secara luas.

SPP-IRT berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT.

Permohonan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat enam bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Syarat

1. Melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan

2. Melampirkan pasfoto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar

3. Melampirkan surat keterangan domisili usaha dari kantor camat

4. Melampirkan denah lokasi dan denah bangunan

5. Melampirkan surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi

6. Melampirkan surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan

7. Melampirkan data produk makanan atau minuman yang diproduksi