RI Butuh Dana Rp 426 Triliun untuk Pensiunkan PLTU Batu Bara Berkapasitas 5,5 GW

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberlakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara mulai tahun 2030 mendatang.

PLTU tersebut akan diganti dengan energi yang lebih hijau atau energi baru terbarukan (EBT).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengidentifikasi besaran PLTU yang akan pensiun dini dan bertransisi ke energi terbarukan. Besaran PLTU batu bara yang ditransisikan mencapai 5,5 GW PLTU batu bara.

Baca juga: Bikin Polusi, Pemerintah Janji Tak Lagi Terima Usulan Proyek PLTU Baru

Dia menyebut, transisi ini membutuhkan dana hingga miliaran dollar AS, yakni 20-30 miliar dollar AS. Angkanya setara dengan Rp 284 triliun - Rp 426 triliun (kurs Rp 14.200).

"Indonesia telah mengidentifikasi terdapat 5,5 GW PLTU batu bara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar 25-30 miliar dollar AS selama delapan tahun ke depan," kata Sri Mulyani melalui Instagram resminya @smindrawati, Rabu (3/11/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, rencana itu dilakukan menyusul komitmen Indonesia dalam National Determined Contribution (NDC) Paris Agreement.

Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Komitmen itu kembali disampaikan ketika dia mendampingi Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan beberapa investor dalam CEOs Forum di Glasgow, Inggris.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Akan Berhenti Bangun PLTU Baru

"Para CEO dan perwakilan perusahaan global uang berpusat di Inggris ingin mendengar rencana pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen perubahan iklim. Mereka juga memiliki komitmen untuk mendukungnya," tutur Ani.

Pada kesempatan yang sama, presiden juga menyampaikan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres mengenai instrumen nilai ekonomi karbon. Perpres tersebut mengatur mekanisme karbon ke depan.

"Begitu juga halnya potensi Indonesia pada pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta pembangunan green industrial park di Kalimantan Utara seluas 13.000 hektar yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan," tutup Ani.

Sebagai informasi, pensiun dini PLTU batu bara harus dilakukan lantaran sektor energi punya kontribusi tinggi dalam menghasilkan emisi karbon.

Kontribusi sektor ini akan makin signifikan seiring modernisasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan PDB. Dia tak ingin 1 persen pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) RI disumbang oleh penggunaan energi yang tidak efisien.

Pemerintah akan memakai skema pendanaan campuran (blended finance) dalam mekanisme transisi energi (energy transition mechanism/ETM) yang bakal bergulir. Skema pendanaan ini memungkinkan lembaga multilateral, sektor swasta, hingga filantropi ikut menggelontorkan dana.