Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Aksi Buruh, Kemenaker Minta Perusahaan Bikin Struktur-Skala Upah

Kompas.com - 22/11/2021, 07:39 WIB
Ade Miranti Karunia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya akan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi struktur dan skala upah kepada perusahaan.

Struktur dan skala upah digunakan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun. Selain itu, penerapan struktur skala upah di perusahaan adalah wujud pelindungan dan penghargaan perusahaan bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun.

Di sisi lain, penerapan struktur skala upah juga dapat mendorong peningkatan produktivitas serta daya saing yang akhirnya akan memberi manfaat bagi seluruh pekerja di perusahaan. Hal ini ia sampaikan ketika menerima para perwakilan pekerja/buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di Kemenaker, Jumat (19/11/2021) lalu.

Baca juga: Mengenal Lebih Dekat dengan Upah Minimum

"Nantinya kami akan meminta perusahaan-perusahaan agar segera menyesuaikan, yakni dengan membuat struktur dan skala upah di setiap perusahaannya," ucapnya lewat siaran persnya, dikutip Senin (22/11/2021).

Ia menambahkan, jika ada perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum kepada pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan yaitu pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun. Selain sanksi pidana, perusahaan juga terancam denda maksimal Rp 400 juta.

"Kalau ada pekerja di atas satu tahun ternyata upahnya di bawah upah minimum, segera laporkan ke kami. Dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di kabupaten/kota wilayah kerja," saran dia.

Putri bilang, pihaknya intensif berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memastikan agar pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun memperoleh upah sesuai struktur dan skala upah.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kemenaker telah menetapkan kenaikan upah minimum 2022, sebesar 1,09 persen. Keputusan tersebut mengacu turunan regulasi Omnibus Law Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penetapan upah tersebut mendapat penolakan oleh jutaan pekerja/buruh seluruh provinsi. Dipastikan bakal ada aksi mogok kerja nasional yang direncanakan berlangsung mulai 6-8 Desember. Namun, sebelum aksi mogok tersebut, puluhan ribu buruh berencana meluruk ke Istana Negara, Kemenaker, serta DPR RI pada 28-30 November.

Baca juga: Rincian UMP 2022 se-Pulau Jawa, dari Tertinggi hingga Terendah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Makin Mengkilap, Harga Emas Dunia Diprediksi Tembus 3.000 Dollar AS

Makin Mengkilap, Harga Emas Dunia Diprediksi Tembus 3.000 Dollar AS

Whats New
10 Kota Tujuan Utama di Dunia untuk Kerja Jarak Jauh Tahun 2024

10 Kota Tujuan Utama di Dunia untuk Kerja Jarak Jauh Tahun 2024

Work Smart
Arus Balik Lebaran, Astra Infra Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen pada 17-19 April 2024

Arus Balik Lebaran, Astra Infra Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen pada 17-19 April 2024

Whats New
Kemendag Bakal Keluarkan Bahan Baku Penolong Tepung Terigu dari Lartas

Kemendag Bakal Keluarkan Bahan Baku Penolong Tepung Terigu dari Lartas

Whats New
Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Percepat Realisasi Pompanisasi dan PAT Padi Gogo

Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Percepat Realisasi Pompanisasi dan PAT Padi Gogo

Whats New
Ada Konflik Iran-Israel, Apa Dampaknya ke Industri Keuangan RI?

Ada Konflik Iran-Israel, Apa Dampaknya ke Industri Keuangan RI?

Whats New
Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 62 Miliar pada 2023

Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 62 Miliar pada 2023

Whats New
89.632 Tiket Damri Ludes Terjual Selama Angkutan Lebaran

89.632 Tiket Damri Ludes Terjual Selama Angkutan Lebaran

Whats New
Erick Thohir Sebut BUMN Ini yang Bisa Terdampak Konflik Iran-Israel

Erick Thohir Sebut BUMN Ini yang Bisa Terdampak Konflik Iran-Israel

Whats New
ASDP: Hanya 1,8 Persen Pemudik yang Datang ke Pelabuhan Tanpa Tiket di Periode Lebaran

ASDP: Hanya 1,8 Persen Pemudik yang Datang ke Pelabuhan Tanpa Tiket di Periode Lebaran

Whats New
H+5 Lebaran 2024, Kemenhub Catat 406.157 Kendaraan dan 2 Juta Orang Keluar Masuk Jabodetabek

H+5 Lebaran 2024, Kemenhub Catat 406.157 Kendaraan dan 2 Juta Orang Keluar Masuk Jabodetabek

Whats New
Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Hal Ini

Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Hal Ini

Whats New
ASN yang Pindah ke IKN pada Tahap Awal Bakal Dapat Tunjangan Pionir

ASN yang Pindah ke IKN pada Tahap Awal Bakal Dapat Tunjangan Pionir

Whats New
H+5 Lebaran 2024, Pengguna Angkutan Umum Tercatat 1,06 Juta Penumpang

H+5 Lebaran 2024, Pengguna Angkutan Umum Tercatat 1,06 Juta Penumpang

Whats New
Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21 Persen pada Kuartal I-2024

Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21 Persen pada Kuartal I-2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com