APBN Surplus Rp 19,7 Triliun, Melambat dari Awal Tahun 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali surplus sebesar Rp 19,7 triliun pada bulan Februari 2022. Besaran surplus setara dengan 0,11 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

Meski jauh lebih baik dibanding tahun lalu yang defisit sebesar Rp 63,3 triliun, surplus ini tumbuh melambat dibanding Januari 2022. Di awal tahun, surplus APBN mencapai Rp 28,9 triliun atau 0,16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

Baca juga: Bank Dunia: Indonesia Telah Lewati Krisis Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparannya menjelaskan, capaian surplus membuat APBN mengalami perbaikan hingga 131 persen, meski lebih rendah dibanding Januari 2022 yang sebesar 163,5 persen.

Dari sisi keseimbangan primer, terjadi surplus sebesar Rp 61,7 triliun. Sedangkan di Januari 2022, keseimbangan primer surplus sekitar 49,4 triliun.

Baca juga: Optimistis Ekonomi RI Pulih, Sri Mulyani: Kita Harus Terus Optimis Bahwa Badai Akan Berlalu...

"Kalau untuk postur tahun 2022 sampai dengan Februari akhir, keseimbangan primer surplus Rp 61,7 triliun, dibanding tahun lalu defisit Rp 22,9 triliun. Suatu pembalikan yang luar biasa. Total keseimbangan kita adalah surplus Rp 19,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (28/3/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, surplus terjadi lantaran belanja negara lebih kecil dibanding pendapatan negara yang terkumpul pada Januari 2021.

Baca juga: Ekonomi Pulih, Indonesia Balik Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas Pada 2022

Dengan adanya surplus, pembiayaan APBN pun mengalami kontraksi hingga 69,4 persen dari target Rp 868 triliun dalam APBN 2022. Di bulan yang sama tahun lalu, pembiayaan anggaran sudah tembus Rp 274,8 triliun.

"Jadi APBN kita kalau dilihat situasi di bulan Februari, di mana penerimaan kuat namun belanja tertahan kelihatannya cukup bagus. Namun ini belum menggambarkan keseluruhan cerita tahun 2022," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Rincian Harta Kaharudin Ongko dan Anaknya yang Disita Satgas BLBI gara-gara Tak Bayar Utang

Pendapatan negara

Bendahara negara ini mencatat, pendapatan negara pada Februari 2022 mencapai Rp 302,4 triliun. Pendapatan negara tumbuh sebesar 37,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Februari tahun lalu sebesar Rp 0,9 persen atau Rp 219,6 triliun.

"Kalau kita lihat lagi pertumbuhannya tinggi, tapi bulan lalu pertumbuhannya lebih tinggi lagi, kita lihat pada Januari 2022 sebesar 54,9 persen," ucap dia.

Secara rinci, penerimaan perpajakan sudah mencapai Rp 256,2 triliun dari target APBN yang sebesar Rp 1.510 triliun. Penerimaan perpajakan ini tumbuh 40,9 persen, lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu yang sebesar 1,7 persen.

Penerimaan perpajakan ditopang oleh penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Pemerintah mencatat, penerimaan pajak mencapai Rp 199,4 triliun atau tumbuh 36,5 persen (yoy) dari target APBN Rp 1.265 triliun.

Adapun kepabeanan dan cukai mencapai Rp 56,7 triliun atau tumbuh 59,3 persen dari target APBN Rp 245 triliun.

Untuk PNBP, realisasinya sudah Rp 46,2 triliun, tumbuh mencapai 22,5 persen dari target Rp 335,6 triliun. Pertumbuhan ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu, yang mengalami kontraksi 2,8 persen.

"Pendapatan negara menggambarkan pemulihan ekonomi yang menggeliat cukup kuat dan across beberapa sektor dari jenis pajak dan penerimaan. Kemudian karena harga komoditas yang melonjak yang memberikan kontribusi. Dua hal ini menjadi faktor utama," jelas dia.

Belanja Negara

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menjelaskan, belanja negara pada Januari 2022 justru terkontraksi 0,1 persen. Kontraksi ini lebih baik di awal tahun yang mencapai -13 persen (yoy)

Belanja negara di Februari sebesar Rp 282,7 triliun, lebih kecil dibanding Rp 282,9 triliun di Februari 2021.

Wanita yang karib disapa Ani ini merinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 172,2 triliun dari pagu Rp 1.944,5 triliun. Realisasi ini menurun sebesar 4,2 persen secara tahunan (yoy) dari Rp 282,9 triliun Februari tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja K/L Rp 78,6 triliun dari pagu Rp 945,8 triliun dan belanja non K/L Rp 93,6 triliun dari pagu Rp 998,8 triliun.

"Belanja K/L bahkan penurunannya tajam 19 persen, terutama belanja untuk Kemenkes Rp 78,6 triliun, sementara tahun lalu Rp 97 T. Namun belanja non K/L untuk subsidi barang entah LPG, listrik, yang kita bayarkan dari tagihan tahun lalu melonjak," jelasnya.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 110,5 triliun dari target APBN Rp 769,6 triliun. TKDD ini naik sebesar 7,1 persen (yoy) dari kontraksi -12,3 persen Februari tahun lalu.

Dirinci lebih lanjut, transfer ke daerah mencapai Rp 107,1 triliun dari target Rp 701,6 triliun, sementara dana desa Rp 3,4 miliar dari target Rp 68 triliun. Adapun pembiayaan anggaran -69,4 persen (yoy) dari target Rp 868 triliun.

"Perjalanan masih cukup panjang dan masih dinamis, APBN diminta untuk bekerja luar biasa keras lagi untuk melindungi masyarakat dari shock harga komoditas melalui belanja subsidi dan jadi penarik pemulihan ekonomi kita," tandas Ani.