YLKI: Kenaikan Tiket Candi Borobudur Bukan untuk Konservasi tapi Komersialisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik pemerintah yang berencana menaikkan harga tiket Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 untuk wisatawan lokal.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai kenaikan harga tiket Candi Borobudur itu bukanlah upaya konservasi seperti yang disampaikan pemerintah, melainkan untuk kepentingan komersialisasi.

Pasalnya, kenaikan tarif tiket Candi Borobudur ini dinilai terlalu tinggi sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat mampu membayarnya.

"Kalau memang untuk kepentingan konservasi dan menyelamatkan Candi Borobudur, kan bisa dengan pembatasan kapasitas saja sudah cukup. Tidak perlu dengan tarif selangit," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

"Kalau tarifnya selangit seperti ini, itu bukan untuk kepentingan konservasi, tapi untuk kepentingan komersialisasi. nanti hanya orang kaya saja yang bisa masuk," sambung dia.

Baca juga: Belum Final, Luhut Sebut Tiket Naik ke Borobudur Diputuskan Jokowi Pekan Depan

Menurutnya, jika manajemen Candi Borobudur memerlukan biaya operasional yang tinggi untuk melakukan konservasi candi, seharusnya dapat dilakukan dengan cara lain bukan dengan menaikan tarif tiket.

Misalnya, manajemen dapat mengeksplorasi kawasan candi dengan wahana wisata yang lain yang dapat dikomersialisasikan.

"Contoh, candi ternama di Kambodia, Angkor Wat, yang lebih terkenal dari Borobudur, tarifnya masih murah, untuk orang asing saja hanya 20-26 dollar AS. Angkor Wat tetap eksis, bisa mendatangkan jutaan turis juga," ucapnya.

Sejak akhir pekan lalu, warganet dikejutkan dengan rencana kenaikan tarif tiket Candi Borobudur yang sampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagramnya.

Warganet pun melontarkan komentar pro atau kontra menurut sudut pandang masing-masing.

Baca juga: Seputar Tiket Candi Borobudur Rp 750.000: Bukan Tiket Masuk hingga Masih Dikaji