Dinilai Bukan Prioritas, DPR Minta Pemerintah Tunda Anggaran IKN Nusantara

Integrated digital office

Anis yang juga Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR ini juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappenas terutama terkait integrated digital office.

Anis menilai hal ini merupakan pendekatan yang luar biasa dan respons yang tepat terhadap perkembangan. Namun, Anis menekankan dampak dari integrated digital office ini harus efisiensi terutama dari sisi biaya.

Bappenas perlu membuat perbandingan efisiensi ini antara sebelum dan sesudah penerapan integrated digital office.

"Sehingga bisa terukur, sejauh mana signifikansi dalam efisiensi biaya yang digunakan. Apakah berkurang atau malah bertambah," ujar Anis.

Hal-hal lainnya menurut Anis perlu diperhatikan juga. Seperti reformasi birokrasi dan efisiensi tenaga kerja karena penerapan sistem baru membutuhkan reformasi birokrasi. Agar dapat terlaksana cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.

Anggaran pembangunan IKN

Pemerintah mematok belanja infrastruktur pada tahun 2023 di kisaran Rp 367,7 triliun-Rp 417,7 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibanding belanja infrastruktur pada 2020 dan 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam anggaran belanja tersebut. Namun, dia belum merinci besaran pasti belanja IKN.

"Tahun 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu tahun 2023 juga akan makin diakselerasi. Ini termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.