Dinilai Bukan Prioritas, DPR Minta Pemerintah Tunda Anggaran IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah perlu mengkalkulasi ulang anggaran untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Justru menurutnya, APBN tahun 2023 difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN 2022-2024 Butuh Rp 43,73 Triliun, Menteri Basuki Minta Dana ke Menkeu

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta.

"Pemerintah perlu menghitung ulang, menyesuaikan, dan bahkan menunda anggaran untuk IKN. Selain itu Anggaran IKN menjadi tidak prioritas karena tidak mendesak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyears)," ungkap Anis dalam keterangan tertulis dikutip melalui situs resmi DPR, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Menteri PPN Soal Anggaran IKN: Kalau Semua Pakai APBN, Terlalu Berat...

Ekonomi hijau vs agro maritim

Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti tentang ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim (BI) yang juga dipaparkan oleh Suharso.

Dalam paparan yang disampaikan Suharso, output dari ekonomi hijau ini adalah pengembangan kebijakan PRK dan PBI untuk masuk dalam penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP.

Selanjutnya, pengembangan sektor yang lebih detail seperti sektor energi, limbah, pertanian, kehutanan, transportasi, serta kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan.

Baca juga: Anggaran Pemetaan Potensi ASN yang Akan Pindah ke IKN Capai Rp 5,5 Miliar

Anis menanggapi dengan mengatakan, seharusnya agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan karena sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Bappenas memiliki grand design perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim.

Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru. 

Integrated digital office

Anis yang juga Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR ini juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappenas terutama terkait integrated digital office.

Anis menilai hal ini merupakan pendekatan yang luar biasa dan respons yang tepat terhadap perkembangan. Namun, Anis menekankan dampak dari integrated digital office ini harus efisiensi terutama dari sisi biaya.

Bappenas perlu membuat perbandingan efisiensi ini antara sebelum dan sesudah penerapan integrated digital office.

"Sehingga bisa terukur, sejauh mana signifikansi dalam efisiensi biaya yang digunakan. Apakah berkurang atau malah bertambah," ujar Anis.

Hal-hal lainnya menurut Anis perlu diperhatikan juga. Seperti reformasi birokrasi dan efisiensi tenaga kerja karena penerapan sistem baru membutuhkan reformasi birokrasi. Agar dapat terlaksana cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.

Anggaran pembangunan IKN

Pemerintah mematok belanja infrastruktur pada tahun 2023 di kisaran Rp 367,7 triliun-Rp 417,7 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibanding belanja infrastruktur pada 2020 dan 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam anggaran belanja tersebut. Namun, dia belum merinci besaran pasti belanja IKN.

"Tahun 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu tahun 2023 juga akan makin diakselerasi. Ini termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.