Juleha, Pintu Masuk Sertifikasi Halal

TULISAN ini berangkat dari keperhatian terhadap nasib pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia yang sekarang sedang berjibaku untuk mendapatkan sertifikasi halal atas produk makanan dan minuman.

Semua memiliki semangat sama bahwa seruan ayat agar umat Islam harus makan dan minum yang halal dapat dijadikan sebagai pemenuhan kewajiban bagi seorang Muslim dan mencapai tujuan ekonomi.

Namun ekosistem sebagai penunjang syarat halal masih belum memadai, seperti tersedianya Rumah Potong Hewan Halal (RPH-Halal).

Mengapa RPH Halal menjadi penting? Karena daging yang diolah harus berasal dari hewan yang sudah dipotong mengikuti syariat Islam.

Daging hewan yang dijual di pasar walaupun sudah disampaikan dipotong secara Islam, namun tidak dapat menunjukan sertifikasi halalnya, masih bisa diragukan.

Walaupun pemotongnya sudah ahli dan terkenal, namun belum tersertifikasi juga tidak bisa memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Tujuan pertama sertifikasi halal adalah seruan ayat yang memerintahkan agar mengonsumsi makanan halal dan baik untuk kesehatan dan tubuhnya, sebagaimana dalam firman Allah:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu” QS Al-Baqarah : 2 (168).

Untuk mewujudkan ini, maka pemerintah ingin memastikan makanan dan minuman yang beredar sudah mendapatkan sertifikat halal. Hal ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen Muslim.

Dengan sertifikasi halal, maka konsumen akan lebih tenang dalam mengonsumsi atau memakai suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram.

Menteri Agama RI mengatakan bahwa dari data MUI sejak 2012-2018, produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal sekitar 668.000.

Kemudian data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sejak 2019 hingga Maret 2022 baru sekitar 319.000 produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal.

Sebagai ketegasan pemerintah dalam hal ini, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang sekarang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ada pasal yang diubah, yaitu mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Tujuan kedua adalah potensi ekonomi yang saat ini justru dapat memberikan solusi atas pembukaan lapangan pekerjaan.