Kartu Prakerja 2023 Skema Normal, Ini Bedanya dengan Skema Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja di 2023 dengan skema normal, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang berskema semi bantuan sosial (bansos). Fokusnya, sebagai bantuan untuk peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja.

Perubahan skema itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, yang peraturan pelaksanaanya tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.

Baca juga: Kartu Prakerja 2023 Pakai Skema Normal, Ini Daftar Pelatihan Offline yang Harus Diikuti Peserta

Menteri Koordinator Bidang Perekonmian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja tahun ini akan dibuka pada kuartal I-2023. Sayangnya, dia tak menyebutkan tanggal pasti dibukanya pendaftaran Kartu Prakerja.

"Ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di kuartal pertama di tahun 2023," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/1/2023) kemarin.

Ia menjelaskan, seiring dengan penerapan skema normal, maka terjadi perubahan ketentuan program Kartu Prakerja tahun ini dibandingkan sebelumnya. Perubahan itu mulai dari sistem pelatihan, jam pelatihan, hingga besaran insentif yang didapat.

Baca juga: Program Kartu Prakerja Sasar 1 Juta Peserta pada 2023, Butuh Anggaran Rp 4,3 Triliun

Berikut perbandingan antara skema normal dan skema semi bansos:

- Sistem pelatihan

Pada tahun ini, pelatihan akan dilakukan secara luring (offline) maupun daring (online), maupun campuran (hybrid), berbeda dari tahun lalu yang sepenuhnya daring.

Adapun untuk pelatihan yang dilakukan secara campuran offline dan online atau hybrid akan secara bertahap diterapkan di berbagai wilayah. Pada tahap awal akan diterapkan di 10 provinsi.

Terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Baca juga: Kartu Prakerja 2023, Uang Insentif Naik Jadi Rp 4,2 Juta

- Pelatihan yang akan diikuti secara offline

Tahun-tahun sebelumnya, pelatihan seluruh bidang dilakukan secara online, namun di tahun ini ada sejumlah bidang yang telah ditetapkan pelatihannya akan dilakukan secara langsung atau offline.

Bidang-bidang yang diutamakan itu yakni merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum 'Future Job Report', serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Di antaranya, bidang pendidikan terkait dengan bisnis, seperti digital marketing, data specialist, manajer logistik, surveyor, dan desain grafis.

Lalu sektor manufaktur, seperti pelatihan untuk manajer produksi, manajer operasi, ahli teknik industri dan produksi, inspektur keselamatan kesehatan dan kualitas, serta ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja.

Kemudian pada bidang ekonomi kreatif antara lain pelatihan desain grafis, desain layout, animator. Sementara pada bidang teknik, seperti pelatihan untuk teknisi jaringan dan sistem komputer, serta power plant operator.

"Juga di bidang pertanian diberikan pelatihan skill farmer. Di bidang jasa, diberi pelatihan termasuk untuk kurir, pengantar paket, serta di hospitality pelatihan terkait kebersihan, stock keeper, dan lain-lain," jelas Airlangga.

- Durasi pelatihan

Pelatihan yang diikuti peserta Kartu Prakerja tahun ini akan berdurasi minimal 15 jam, lebih panjang dibandingkan sebelumnya yang minimal 6 jam.

"Hal baru yang baru yaitu, saat skema semi bansos (tahun lalu) pelatihan online minimal 6 jam, sekarang ditingkatkan menjadi 15 jam," kata dia.

- Nilai bantuan

Di tahun ini, nilai bantuan yang akan diterima peserta menjadi sebesar Rp 4,2 juta per individu, berbeda dari sebelumnya yang sebesar Rp 3,5 juta per individu. Namun, pada skema normal ini, biaya pelatihan menjadi lebih tinggi ketimbang insentifnya.

Terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Berbeda dari skema semi bansos sebelumnya, di mana peserta mendapat biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif setelah pelatihan Rp 2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp 600.000 per bulan), dan insentif survei sebesar Rp 150.000.

- Peserta yang bisa ikut Kartu Prakerja

Jika pada skema semi bansos sebelumnya para penerima bansos lainnya tak bisa mengikuti program Kartu Prakerja, maka di skema normal ini mereka bisa mendaftar menjadi peserta Kartu Prakerja.

Airlangga menegaskan, program Kartu Prakerja tahun ini dibuka untuk para penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

"Sebab ini untuk skilling, reskilling, dan upskilling, bukan bansos lagi," imbuhnya.

- Jumlah peserta

Program Kartu Prakerja tahun ini hanya menyasar 1 juta peserta seiring dengan perubahan ke skema normal. Anggaran yang dibutuhkan di 2023 pun menjadi sebesar Rp 4,37 triliun.

Jumlah itu menyusut dibandingkan realisasi di 2022 yang sebanyak 4,98 juta peserta dengan anggaran mencapai Rp 17,84 triliun atau terserap 99,12 persen dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp 18 triliun.

Untuk tahun ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 2,67 triliun untuk tahap awal dengan menyasar 595.000 peserta. Sehingga dibutuhkan tambahan anggaran Rp 1,7 triliun untuk menyasar 1 juta peserta, yang akan dibahas dengan Kementerian Keuangan.

"Anggarannya turun menjadi Rp 2,67 triliun dan targetnya untuk untuk Rp 595.000. Di tahun ini, diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang, sehingga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun," papar Airlangga.