Kenaikan HET Beras Bisa Pacu Angka Kemiskinan

HPP gabah di tingkat petani Rp 5.000 per kg, jumlah tersebut masih di bawah biaya pokok produksi petani sebesar Rp 5.050.

Serikat Petani Indonesia (SPI) mengusulkan HPP Rp 5.600/Kg, karena harga pokok produksi sebesar Rp 5050. Dengan demikian, HPP Rp 5.000 masih di bawah biaya produksi (Kompas.com, 17/3/2023).

Selisih harga eceran tertinggi (HET) beras dengan HPP dinilai masih sangat senjang, apalagi untuk HET beras medium dan premium.

Dikhawatirkan jika kebijakan HPP ditetapkan, maka akan menimbulkan kerugian bagi petani, dan korporasi besar penggilingan beras akan sangat diuntungkan. Di sisi lain konsumen menanggung beban harga beras yang kian tinggi dan mahal.

Dari segi tujuannya, kebijakan HPP memang untuk menciptakan stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan cadangan beras pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan HET bertujuan menjaga stabilitas dan kepastian harga beras serta keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen melalui penetapan HET beras medium dan beras premium berdasarkan wilayah penjualan.

Esensi HET dan HPP adalah untuk memberikan insentif bagi petani padi dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan (price market clearing), terutama saat panen raya.

Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah terkait potensi trade off antara melindungi produsen atau konsumen.

Di antara keduanya, juga terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menciptakan margin keuntungan yang tinggi karena strukur pasar oligopsoni saat membeli padi dan oligopoli saat menjual beras.

Kondisi ini menimbulkan berbagai efek ikutan sehingga tujuan dari kebijakan stabilisasi harga beras menjadi tidak efektif.