KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida palsu karena diketahui dapat merugikan petani.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Tommy Nugraha menjelaskan, ada beberapa persoalan dalam peredaran pupuk dan pestisida, di antaranya pestisida ilegal atau tidak terdaftar, pestisida palsu, serta mutu di luar batas toleransi.
Tommy menegaskan, pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan pupuk dan pestisida, baik di pusat maupun daerah, guna mencegah peredaran pupuk dan pestisida palsu dan ilegal.
Bahkan, kata dia, pemerintah sudah membentuk tim penyidik dari pegawai negeri sipil (PNS) di pusat dan daerah. Penyidik PNS tersebut telah mendapat pelatihan kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Baca juga: Simak, Manfaat Menggunakan Pupuk Organik untuk Tanaman Sayuran
Tommy menyebutkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan saat ini terus berupaya mencegah pemalsuan dengan mengoptimalkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) pusat dan daerah.
Kementan juga sudah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut mendorong pemerintah kabupaten/provinsi dalam kegiatan KP3 daerah, terutama dalam penyediaan anggaran.
“Sekarang ini ada yang menyediakan, ada juga yang tidak. Tapi sebagian besar memang tidak menyediakan anggaran khusus untuk KP3,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (28/3/2023).
Selain itu, lanjut Tommy, pihaknya turut melakukan sosialisasi dan pembinaan kios penjualan pupuk dan pestisida, serta koordinasi dengan Satgas Pangan dari Bareskrim Polri.
Baca juga: 10 Pupuk Alami Buatan Sendiri untuk Menyuburkan Tanaman Sirih Gading
“Untuk pengawasan di tingkat produsen, secara rutin pemerintah melakukan pemeriksaan di tingkat produksi sampai kesesuaian label hingga pengawasan peredaran pupuk dan pestisida,” katanya.
Untuk diketahui, pupuk palsu dan pupuk ilegal yang tidak diketahui mutu dan efektivitasnya sangat merugikan petani karena kualitas pupuk palsu memiliki harga yang sama dengan pupuk asli tetapi memiliki kualitas rendah.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.