Jokowi: Kartu Kredit Pemerintah Bisa Tingkatkan Transparansi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP).

Hal ini terutama digunakan untuk berbelanja produk-produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kartu kredit pemerintah juga perlu terus dikembangkan sebagai inovasi keuangan digital Indonesia.

"Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," ujar dia dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023, Senin (8/5/2023).

Baca juga: Cerita Erick Thohir Ikut Jokowi Tinjau Jalan di Lampung, Mobil Sempat Nyangkut di Kubangan Lumpur

Ia menambahkan, pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan Asia Tenggara seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antar negara juga mendesak untuk terus diperkuat.

Hal tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dalam mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan.

"Saya harap QRIS antar negara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik dalam pembelanjaan produk dalam negeri maupun memperluas akses ke pasar Indternasional," imbuh dia.

Baca juga: Jokowi: Apabila Ada Jalan Rusak Parah di Daerah, Sampaikan ke Saya...

Namun begitu Jokowi berpesan, semua inovasi ekonomi perlu dilakukan dengan hati-hati.

Pengembangan perlu memperhatikan antisipasi risiko, sistem keamanan yang andal, dan sistem perlindungan konsumen yang baik.

"Mitigasi risiko harus benar-benar dihitung. bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implifikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya," tandas dia.

Baca juga: Minta Jalan Rusak di Lampung Diperbaiki, Jokowi: Saya Mau Jalan di Lampung Jadi Kunci Biaya Logistik Murah