Hilirisasi Industri dan Dampaknya bagi Perekonomian Nasional

BELAKANGAN ini, beberapa ekonom dan pengamat ekonomi gencar mempersoalkan hilirisasi sebagai kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, sebaliknya menguntungkan pihak asing.

Tak jelas apa latar belakang dan motif mereka mengemukakan pandangan bernada sumbang seperti itu.

Walau sering diterpa kritik pedas, komitmen pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kebijakan hilirisasi tak pernah surut.

Kebijakan hilirisasi industri diarahkan ke seluruh industri dengan fokus pada tiga sektor utama, yaitu industri berbasis agro, berbasis bahan tambang dan mineral, serta berbasis migas dan batu bara.

Hilirisasi industri berbasis agro

Sektor industri agro adalah salah satu industri strategis yang menjadi andalan masa depan perekonomian nasional.

Hal itu karena Indonesia memiliki lahan pertanian/perkebunan, perikanan/kelautan, peternakan, dan kehutanan yang amat luas.

Di sektor pertanian, misalnya, Indonesia menghasilkan padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon, ubi jalar dan lain-lain.

Selain itu, Indonesia kaya dengan hasil pertanian/perkebunan berupa tanaman perdagangan seperti sawit, kakao, teh, kopi, kelapa, tebu, karet alam, kina, cengkeh, pala dan lain-lain.

Sayangnya hingga dekade 2000-an, sebagian besar hasil pertanian itu diekspor dalam bentuk mentah sehingga perolehan nilai tambah di dalam negeri tidak optimal.

Contoh, pada 2007, ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) sekitar 60 persen dari total ekspor kelapa sawit nasional. Padahal, CPO digunakan sebagai bahan baku industri pangan, nonpangan dan biofuel di negara tujuan ekspor.

Kemudian, berdasarkan Permen Perindustrian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permen Perindustrian Nomor 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015-2035 serta beberapa peraturan tentang Kebijakan Industri Nasional, pemerintah melalui Kemenperin menerapkan bauran kebijakan (policy mix) secara konsisten dalam menjalankan program hilirisasi industri kelapa sawit.

Program hilirisasi industri sawit dilakukan antara lain dengan cara optimalisasi penyerapan hasil produksi petani rakyat (smallholder), penyediaan bahan pangan, nonpangan, dan bahan bakar terbarukan, hingga membangkitkan ekonomi produktif berbasis industri pengolahan.

Untuk mendorong percepatan hilirisasi industri sawit, pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal tarif bea keluar progresif sesuai rantai nilai industri, dan insentif perpajakan bagi investasi baru atau perluasan sektor industri oleofood, oleochemical, dan biofuel.

Melalui kebijakan bea keluar yang berorientasi pro-industri, pertumbuhan kapasitas produksi industri minyak goreng, oleofood, oleokimia, dan biodiesel meningkat secara signifikan.

Pada 2010, kapasitas pabrik pengolahan CPO (refinery) hanya sekitar 25 juta ton. Namun, melalui kebijakan hilirisasi yang konsisten, kapasitas refinery meningkat tiga kali lipat menjadi 75 juta ton pada 2022.

Sementara itu, kapasitas terpasang pabrik biodiesel saat ini telah mencapai 17,5 juta ton per tahun, kapasitas terpasang industri oleofood mencapai 2,7 juta ton per tahun, dan kapasitas terpasang industri oleokimia mencapai 11,6 juta ton per tahun.

Kini industri sawit dari sektor hulu sampai hillir mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.

Pada sisi lain, program hilirisasi telah mendongkrak ekspor produk industri sawit hingga mencapai total volume 282 juta MT dengan total nilai 176,84 miliar dolar AS selama periode 2015-2022.

Pada 2015, komposisi ekspor minyak sawit meliputi 18 persen CPO dan 6 persen CPKO, yang keduanya merupakan bahan baku industri, dan sisanya 61 persen produk refinery serta 15 persen produk lainnya.

Pada 2022, komposisi ekspor bahan baku mengalami penurunan menjadi 2 persen CPO dan 4 persen CPKO. Sebaliknya ekspor produk hilir meningkat signifikan, meliputi 73 persen produk refinery dan 21 persen produk lainnya.

Akibatnya, negara melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menerima pendapatan pungutan ekspor sebesar Rp 182 triliun.

Sekitar Rp 152 triliun dari dana tersebut dipakai untuk menjaga keberlanjutan kelapa sawit nasional melalui program peremajaan sawit rakyat, peningkatan kualitas SDM, riset dan pengembangan sawit, advokasi dan kampanye positif sawit, serta peningkatan sarana dan prasarana termasuk insentif mandatory biodiesel.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal tahun 2019 dan 2022, diketahui industri kelapa sawit berkontribusi sebesar 3,5 persen terhadap PDB nasional.

Hilirisasi industri berbasis bahan tambang dan mineral

Secara bertahap, pemerintah juga terus memberlakukan program hilirisasi pada industri berbasis bahan tambang dan mineral.

Cara yang ditempuh antara lain: melakukan pembangunan smelter dan penghentian ekspor bahan tambang mentah dimulai dari nikel, bauksit, timah, hingga alumina.

Program hilirisasi yang paling menonjol di sektor industri adalah hilirisasi nikel. Data Kementerian ESDM tahun 2020 menunjukkan total sumber daya bijih nikel Indonesia mencapai 8,26 miliar ton, cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton.

Umur cadangan bijih nikel Indonesia disebutkan bisa mencapai 73 tahun, untuk jenis bijih nikel kadar rendah di bawah 1,5 persen (limonite nickel).

Asumsi umur cadangan tersebut berasal dari jumlah cadangan bijih nikel limonit mencapai 1,7 miliar ton dan kebutuhan kapasitas pengolahan (smelter) di dalam negeri sebesar 24 juta ton per tahun.

Hingga akhir 2022 lalu, hilirisasi di sektor ini telah menghasilkan sebanyak 27 smelter yang telah beroperasi meliputi pyrometallurgy dan hydrometallurgy nikel, 32 yang dalam tahap konstruksi, dan enam masih tahap feasibility study. Diperkirakan jumlah smelter akan mencapai 136 pada 2025.

Dari aspek konsumsi, program hilirisasi juga membuat kebutuhan konsumsi bijih nikel domestik melonjak, diperkirakan mencapai 145 juta ton pada 2023 dan menembus 400 juta ton pada 2025.

Setelah sempat melonggarkan ekspor bijih nikel kadar rendah pada 2017, larangan secara penuh kembali diterapkan pada Januari 2020.

Semenjak itu pendapatan ekspor nikel melesat tinggi, dari kisaran 3,3 miliar dolar AS pada 2019, menjadi 20,9 miliar dolar AS pada 2021, dan menembus 33 miliar dolar AS pada 2022.

International Monetary Fund (IMF) dalam IMF Country Report No. 23/221 yang dirilis 25 Juni 2023, menyebutkan bahwa sejak larangan ekspor bijih nikel mentah diberlakukan, investasi asing langsung ke Indonesia secara keseluruhan berjalan baik.

Realisasi investasi asing di Indonesia meningkat 47 persen pada 2022, dipimpin sektor-sektor yang terkait dengan hilirisasi, dengan hampir setengah dari peningkatan tersebut berasal dari investasi Tiongkok dan Hong Kong.

Realisasi investasi smelter nikel dan bauksit selama 2021-2022 masing-masing telah mencapai 5,5 miliar dolar AS dan 3 miliar dollar AS.

Praktik hilirisasi industri nikel tidak hanya pada pembangungan smelter dan peningkatan kualitas produk feronikel dan nikel matte, tetapi juga memproduksi produk stainless steel.

Bahkan, saat ini PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengembangkan empat klaster produk mulai Nickel Pig Iron (NPI), Carbon Steel, Stainless Steel, hingga Bahan Baku Pendukungan Battery Kendaraan Listrik.

Disebutkan saat ini PT IMIP di Sulawesi Tengah menyerap 74.700 orang, dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara menyerap sekitar 56.000 orang.

Belum termasuk jumlah tenaga kerja yang diserap oleh VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry), Gunbuster, dan Pulau Obi. Jumlah tenaga kerja lokal rata-rata mencapai 85-90 persen dari total tenaga kerja.

Data di atas membuktikan bahwa Indonesia mendapatkan nilai tambah yang sangat besar dari hilirisasi nikel sejak 2020 lalu.

Itu sebabnya pemerintah opitimistis bahwa nilai tambah dari hilirisasi nikel di dalam negeri naik lagi hingga mencapai 38 miliar dolar AS atau Rp 592,2 triliun (kurs Rp15.585 per dollar AS) pada akhir 2023.

Hilirisasi industri berbasis gas dan batu bara

Selain kedua sektor industri di atas, pemerintah juga berkomitmen penuh untuk menerapkan hilirisasi industri berbasis gas dan batu bara.

Hilirisasi di sektor industri ini sangat mendesak karena angka impor Liquified Natural Gas (LPG) yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun.

Bahkan, impor LPG sepanjang 2022 naik 5,6 persen menjadi 6,78 juta ton dari sebelumnya 6,42 juta ton pada 2021.

Dari sisi nilai, impor LPG pada 2022 melonjak 19,5 persen menjadi 4,89 miliar dolar AS dari 4,09 miliar dolar AS pada 2021.

Menurut Presiden Joko Widodo salah satu strategi hilirisasi batu bara adalah membangun proyek gasifikasi batu bara atau Dimethyl Ether (DME).

Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan bahwa proyek DME PT. Bukit Asam (PTBA) di Tanjung Enim ditargetkan akan Commercial Operation Date (COD) pada kuartal empat 2027.

Apabila sudah beroperasi, DME Tanjung Enim dapat menekan impor LPG sebesar 1 juta ton per tahun, sehingga akan ada penghematan devisa impor LPG sebesar 9,1 triliun rupiah per tahun.

Di samping itu, proyek DME Tanjung Enim mampu menyerap tenaga kerja sebesar 10.600 orang pada tahap konstruksi dan 8.000 orang pada tahap operasi, menambah investasi asing hingga sekitar 2,1 miliar dolar AS.

Dampak positif

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa program hilirisasi menjadi hal yang sangat relevan karena memberikan dampak positf bagi perekonomian nasional.

Program hilirisasi memungkinkan produk awal yang masih mentah diubah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, memiliki kualitas dan harga jual yang lebih baik, sehingga meningkatkan daya saing di pasar.

Proses hilirisasi memerlukan banyak tenaga kerja terampil dan terlatih, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah sekitarnya.

Dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Program hilirisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam (SDA) yang tersedia. Pengoptimalan penggunaan SDA tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga meminimalkan limbah yang dihasilkan.

Dengan demikian, hilirisasi juga dapat memberikan manfaat lingkungan dan keberlanjutan SDA yang lebih baik.

Terakhir, hilirisasi juga dapat menciptakan produk-produk baru bernilai tambah tinggi -memiliki kualitas dan standar yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Adanya produk baru yang dapat dipasarkan di pasar internasional, akan membuka peluang baru untuk meningkatkan ekspor dan perolehan devisa negara.

Jadi, hilirisasi industri adalah strategi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan negara.