[POPULER MONEY] Kemenaker soal Gaji Pekerja Minimal Rp 10 Juta | Bagi-bagi "Rice Cooker" Gratis Awal November

1. Gaji Pekerja Ditargetkan Minimal Rp 10 Juta Per Bulan agar RI Jadi Negara Maju, Kemenaker: Insya Allah Bisa

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju di 2045.

Salah satu syarat utama yang perlu dipenuhi ialah pendapatan per kapita Indonesia mencapai sekitar Rp 150 juta per tahun atau minimum Rp 10 juta per bulan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menilai, target pemerintah untuk menjadi negara maju, dengan mengerek pendapatan masyarakat ke Rp 10 juta per bulan bisa tercapai. Ia pun optimistis target itu bisa terealisasi pada 2045.

"Insya Allah bisa (tercapai pendapatan Rp 10 juta per bulan), iya (2045)," kata dia, ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10/2023).

Selengkapnya simak di sini

2. KAI Bakal "Blacklist" Seumur Hidup 2 Tersangka Pencurian Barang di KA Tawang Jaya Premium

PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberikan sanksi berupa "blacklist" seumur hidup dari layanan KAI kepada dua tersangka pelaku pencurian barang penumpang KA Tawang Jaya Premium.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, sanksi blacklist akan diberikan setelah kedua tersangka tersebut terbukti secara hukum melakukan tindak pencurian sesuai yang dituduhkan.

"Apabila nanti terbukti secara hukum berkekuatan tetap, maka kedua tersangka pelaku pencurian barang penumpang KA Tawang Jaya Premium tersebut akan mendapatkan sanksi tegas dari KAI berupa di-blacklist seumur hidup tidak dapat melakukan perjalanan dengan seluruh moda transportasi kereta api di KAI Group," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

Baca selengkapnya di sini

3. Daripada Bebani APBN, Inggris dan Malaysia Pilih Proyek Kereta Cepatnya Mangkrak

Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak memutuskan untuk membatalkan mega proyek kereta cepat atau high-speed rail (HSR) fase kedua meski sebagian proses kontruksinya terlanjur berjalan.

HSR fase kedua ini menghubungkan London dengan Manchester sejauh 530 kilometer. Keputusan Sunak ini diambil karena ekonomi negara dalam kondisi sulit serta biaya investasinya membengkak sangat tinggi.

Estimasi biaya kontruksi semakin membengkak juga dikontribusi karena keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) menyusul banyaknya ketidakpastian ekonomi negara itu.