Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bulog Pinjam 200.000 Ton Beras Pemerintah, Buat Apa?

Kompas.com - 18/10/2023, 15:41 WIB
Elsa Catriana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan, pihaknya akan meminjam sebanyak 200.000 ton cadangan beras pemerintah alias CBP untuk dilepaskan secara komersil ke penggilingan padi.

Budi Waseso menjelaskan, penyaluran dilakukan secara komersil lantaran beras pemerintah atau CBP seharusnya dipakai hanya untuk stabilitas harga dan bantuan sosial.

"Berasnya ini adalah beras yang kita pinjam dari CBP yang CBP sekarang itu yang ada yang 1,6 juta ton stok itu 200.000 mau kita pinjam untuk kepentingan tadi penyaluran dari kacamata atau sisi komersil. Ya itu lah yang tadi kepada penggilingan-penggilingan karena kalau kita berikan ke penggilingan itu CBP secara hukum tidak boleh secara aturan harus disikapi dengan komersil," ujar Budi Waseso kepada media di Kantor Perum Bulog Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Baca juga: Penjelasan Bos Bulog soal Rencana Impor Beras dari China

Lebih lanjut Budi Waseso menuturkan, nantinya apabila pengusaha padi sudah mendapatkan beras CBP itu tetap harus menjual berasnya mengikuti harga eceren tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah yakni Rp 11.800 per kilogram.

Dengan upaya tersebut, Budi Waseso menyakini masyarakat tetap memiliki banyak opsi untuk membeli beras dengan harga yang murah.

"Sekarang kan premium sampai ada Rp 17.000-18.000 bahkan satu daerah sampai Rp 21.000. Nah ini kalau tidak disikapi dengan operasi pasar yang dari sudut komersil ini pasti akan terus (tinggi) karena yang penguasa itu kan dari komersil adalah pengusaha-pengusaha beras oleh sebab itu pemikiran dari pemerintah ini juga harus ada peranan negara untuk menekan itu supaya nanti akan bersaing temen-teman yang pengusaha," jelas Budi Waseso.

Sebelumnya, Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi meminta Perum Bulog untuk menyuplai stok berasnya ke berbagai penggiling padi di Indonesia.

Menurut dia, langkah ini perlu dilakukan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menstabilisasi harga beras di tingkat konsumen.

"Nanti temen-temen penggiling padi kita drop beras Bulog untuk dijual komersil. Jadi misalnya penggiling padi tidak punya gabah kering panen ya suruh beli saja nanti kita cari beras komersil untuk stabilisasi, dan ini juga supaya mempercepat distribusi," ujar Arief dalam siaran persnya, Selasa (10/10/2023).

Baca juga: Pemerintah Diminta Hati-hati soal Impor Beras

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petronas Teken Kontrak Blok Bobara, Nilai Investasi Rp 272,95 Miliar

Petronas Teken Kontrak Blok Bobara, Nilai Investasi Rp 272,95 Miliar

Whats New
J Trust Bank Hadirkan Program Tabungan sekaligus Penanaman Mangrove

J Trust Bank Hadirkan Program Tabungan sekaligus Penanaman Mangrove

Whats New
Pasar Perbaikan Pesawat di RI Besar, FL Technics Buka Fasilitas MRO di Bandara Ngurah Rai dan Raih Sertifikat FAA

Pasar Perbaikan Pesawat di RI Besar, FL Technics Buka Fasilitas MRO di Bandara Ngurah Rai dan Raih Sertifikat FAA

Whats New
UNESCO Tetapkan Semen Padang Sebagai Warisan Kolektif Asia Pasifik

UNESCO Tetapkan Semen Padang Sebagai Warisan Kolektif Asia Pasifik

Whats New
Perempuan Duduki 60 Persen Posisi Manajemen di Prudential Indonesia

Perempuan Duduki 60 Persen Posisi Manajemen di Prudential Indonesia

Work Smart
Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

Whats New
Ada Modus Penipuan Mengatasnamakan Bukalapak, Pengguna dan Masyarakat Diminta Waspada

Ada Modus Penipuan Mengatasnamakan Bukalapak, Pengguna dan Masyarakat Diminta Waspada

Whats New
Tumbuh 12,4 Persen, Kredit Perbankan Tembus Rp 7.245 Triliun pada Kuartal I 2024

Tumbuh 12,4 Persen, Kredit Perbankan Tembus Rp 7.245 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Waspada Modus Penipuan Keuangan Baru yang Mengincar Masyarakat pada 2024

Waspada Modus Penipuan Keuangan Baru yang Mengincar Masyarakat pada 2024

Whats New
Menkominfo: Jurnalistik Harus Investigasi, Masa Harus Dilarang...?

Menkominfo: Jurnalistik Harus Investigasi, Masa Harus Dilarang...?

Whats New
Maskapai Emirates Buka Lowongan Kerja di Jakarta, Lulusan SMA Bisa Daftar

Maskapai Emirates Buka Lowongan Kerja di Jakarta, Lulusan SMA Bisa Daftar

Whats New
Didukung Konsumsi yang Tinggi, Prospek Bisnis Distribusi Beras Dinilai Makin Cerah

Didukung Konsumsi yang Tinggi, Prospek Bisnis Distribusi Beras Dinilai Makin Cerah

Whats New
PGN Lunasi Utang Obligasi Dollar AS Pada 2024

PGN Lunasi Utang Obligasi Dollar AS Pada 2024

Whats New
Sandiaga: Investasi di Sektor Parekraf Capai Rp 11 Triliun di Kuartal I 2024

Sandiaga: Investasi di Sektor Parekraf Capai Rp 11 Triliun di Kuartal I 2024

Whats New
Kelas 1,2,3 Diganti Jadi KRIS, Ini Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan

Kelas 1,2,3 Diganti Jadi KRIS, Ini Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com