Mencermati Gagasan Gandakan Anggaran

HARI-hari ini, rakyat kembali disajikan berbagai program dan janji para kandidat Capres dan Cawapres. Memang inilah siklus setiap lima tahun yang selalu terjadi pada tahun politik.

Namun kita tentu tidak boleh lupa, anggaran pemerintah belum tentu cukup untuk merealisasikan semua janji-janji itu. Defisit selalu terjadi pada neraca APBN berpuluh-puluh tahun lamanya.

Maka menjadi sama pentingnya memberikan perhatian pada usaha peningkatan pendapatan negara di samping berbagai program dan janji kampanye kepada rakyat.

Logikanya sederhana: program populis dan spektakuler sekalipun tidak akan bisa direalisasikan tanpa ruang fiskal yang cukup. Apapun programnya tidak akan bisa berjalan, jika negara tidak punya cukup dana.

Hal ini membuat gagasan dari Capres Ganjar Pranowo bagaimana harus terlebih dahulu berusaha menggandakan anggaran atau meningkatkan pendapatan negara, menjadi menarik untuk kita cermati bersama. Apakah mungkin dan bagaimana caranya.

Kementerian Keuangan mencatat, sampai 12 Desember 2023, defisit APBN masih sebesar Rp 35 triliun atau 'hanya' 0,17 persen dari PDB kita.

Maka kita boleh sedikit lega, seharusnya defisit APBN tahun 2023 nanti lebih kecil jika dibandingkan defisit APBN 2022 sebesar Rp 464,33 Triliun atau 2,38 persen PDB.

Namun demikian, kecil maupun besar, defisit APBN tetap masih terjadi. Anda sudah pasti paham itu artinya pendapatan negara kita lebih kecil dibandingkan belanja negara.

Lalu bagaimana jika APBN kita mengalami defisit? Anda-pun sudah tentu bisa menjawab, negara harus berhutang.

Jika dijumlah, maka akumulasi total defisit APBN kita dalam sepuluh tahun terakhir mencapai sekitar Rp 4.171 triliun. Jumlah tersebut kurang lebih 1,6 kali dari total penerimaan negara pada 2022.

Defisit APBN pada tiap tahun anggaran tentu akan secara langsung membebani postur APBN pada tahun-tahun berikutnya dengan biaya bunga dan kewajiban lainnya. Maka masalah defisit APBN harus segera dicarikan solusinya.

Secara sederhana hanya ada dua solusi terhadap defisit APBN itu: mengefisiensikan belanja negara dan meningkatkan pendapatan negara.

Efisiensi belanja negara dapat didorong dengan sistem pengadaan dan belanja negara yang bersih dan transparan serta prioritas belanja negara yang berpihak pada produk lokal.

Hal tersebut telah diupayakan oleh pemerintah saat ini dan tentu harus terus didorong dan disempurnakan oleh pemerintah yang kelak terpilih.

Namun, tentu efisiensi belanja negara saja tidak cukup. Pendapatan negara kita harus terus dikatrol. Oleh sebab itu, gagasan menggandakan anggaran menjadi hal menarik dan harus kita pikirkan.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menggandakan anggaran atau meningkatkan pendapatan negara? Tentunya semuanya butuh proses dan tidak instan.

Pertama, dengan optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu caranya dengan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak yang simpel, transparan, dan efisien.

Digitalisasi sistem perpajakan yang simpel akan mendorong masyarakat untuk sadar dan mudah membayar pajak. Tidak ada lagi ruang yang 'abu-abu'.

Peningkatan tax ratio tentu juga harus terus tumbuh dan didorong. Filosofinya sederhana, pertumbuhan pada PDB kita harus diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan.

Kedua, dengan industrialisasi dan hilirisasi di berbagai bidang penggerak perekonomian. Seluruh proses pertambahan nilai dan jasa harus didorong untuk dilakukan di dalam negeri dan dikerjakan oleh bangsa sendiri.

Anda tentu bisa membayangkan, proses industrialisasi dan hilirisasi akan memberikan efek multiplikasi pada peningkatan pendapatan negara dari berbagai sisi.

Ketiga, dengan mendorong dan memanfaatkan potensi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital yang begitu besar sebagai kekuatan ekonomi baru.

Kekuatan ekonomi baru akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi kita, apabila dimanfaatkan dengan optimal. Pertumbuhan ekonomi prima sudah barang tentu akan ikut mengatrol pendapatan negara.

Keempat, bagaimana mengoptimalkan BUMN dan sovereign wealth fund sebagai generator pendapatan negara yang handal.

Laba BUMN yang pada 2022 mencapai Rp 303,7 triliun atau sebesar 11,56 persen dari total pendapatan negara harus terus ditingkatkan.

Kinerja BUMN harus terus didorong untuk memiliki keunggulan bersaing yang berkelas dunia. BUMN harus dikelola secara profesional dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi kerja yang bermuara pada orientasi profit.

Demikian juga dengan INA, sovereign wealth fund kita yang baru berdiri pada Februari 2021 yang lalu. Pemerintah dengan otoritasnya harus mendorong INA untuk mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola, laba bersih INA baru mencapai nilai Rp 2,62 triliun pada 2022.

Investasi yang dikelola oleh INA harus berkualitas dan tepat guna sehingga dapat memberikan efek ganda yang dapat menggerakkan roda perekonomian dengan optimal.

Kelima tentunya dengan tata kelola birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN. Digitalisasi birokrasi, mentalitas sikat KKN dan penegakan hukum menjadi kunci.

Birokrasi yang bersih dan bebas KKN akan bermuara pada efisiensi dan kondusifitas iklim investasi.

Iklim investasi yang kondusif dan efisien tentu akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, yang ujungnya akan bermuara kembali pada peningkatan pendapatan negara.

Maka siapapun pemerintah yang terpilih nantinya, tentu harus memberikan perhatian penuh pada upaya peningkatan pendapatan negara ini.

Defisit pada neraca APBN harus terus ditekan demi pentingnya kesehatan keuangan negara.

Peningkatan pendapatan negara juga dapat memberikan ruang fiskal cukup bagi peningkatan kuantitas dan kualitas dari program dan pembangunan, yang efeknya akan langsung dirasakan masyarakat.

Program dan janji politik yang menggiurkan secara elektoral tentu boleh saja ditawarkan.Tapi jangan sampai kita jadi lupa, di dunia ini semuanya tetap butuh anggaran.