Masa Kerja Satgas BLBI Diperpanjang hingga Desember 2024, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023.

Berdasarkan aturan tersebut, masa kerja Satgas BLBI diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Keputusan perpanjangan diambil dengan tujuan mengejar piutang negara kepada obligor BLBI yang realisasinya masih jauh dari target pemerintah.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, realisasi nilai penagihan obligor mencapai Rp 35,19 triliun sampai dengan akhir tahun 2023. Angka tersebut baru setara 31,87 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 110,45 triliun.

Baca juga: Mengenal Timor, Mobil Nasional Tommy Soeharto yang Tersangkut BLBI

"Hingga akhir tahun 2023, Satgas telah berhasil mencatatkan perolehan aset dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak dengan jumlah aset seluas 43.541.502,02 m2 atau dengan estimasi nilai sebesar Rp35,196 triliun," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (2/1/2024).

Lebih lanjut Rionald merinci, total pengembalian hak negara itu terdiri dalam bentuk uang (Rp 1,31 triliun), penyitaan dan penyerahan barang jaminan (Rp 17,38 triliun), penguasaan fisik aset (Rp 9,89 triliun), penyerahan aset kepada kementerian/lembaga dan pemda (Rp 3,75 triliun), serta penyertaan modal negara (PMN) non tunai (Rp 3,16 triliun).

Dalam rangka pemulihan hak negara, Rionald bilang, Satgas BLBI secara intenesif melakukan penagihan kepada debitur/obligor, pemblokiran/penyitaan/penjualan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor, pemblokiran badan usaha, serta melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap debitur/obligor.

"Demikian juga terkait dengan aset properti dilakukan upaya penguasaan fisik maupun pengamanan yuridis serta penjualan untuk pemulihan hak negara," tuturnya.

Ia menambah, perpanjangan masa tugas Satgas BLBI ditempuh dengan pertimbangan di antaranya masih terdapatnya potensi pengembalian hak Negara dari obligor debitur yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Selain itu, kolaborasi antarinstansi yang tergabung dalam satgas dinilai telah terbangun.

"Dan terbukti mampu membentuk proses bisnis yang efektif untuk mendukung penyelesaian aset BLBI dengan kompleksitas permasalahan," ucapnya.

Baca juga: Satgas BLBI Sita Tanah Eks Obligor di Tangerang Senilai Rp 171,5 Mliiar

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, Satgas BLBI masih harus mengejar target harta negara yang belum dibayar oleh para obligor, usai bank-bank tersebut mendapat pinjaman dari Bank Indonesia (BI) pada masa krisis moneter 1998.

Pemerintah kala itu, berperan sebagai penjamin (blanket guarantee) seluruh bank yang terdampak krisis dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). Hingga kini, pemerintah masih harus membayar bunga utang tersebut kepada BI.

"Realisasinya (harta yang sudah diambil kembali) sudah Rp 34 triliun dari (total) Rp 111 triliun, sudah kita rampas. Ini sisanya nanti obligornya, ada yang tanah ndak lengkap suratnya. Kemudian ada yang sudah dialihkan," kata Mahfud usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Pemilik Tamara Center Bantah Gedungnya Dibangun dari Dana BLBI