Soroti Kinerja Satgas BLBI, DPR: Masa Kalah dengan Pengemplang

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI menilai, realisasi penagihan utang para obligor BLBI masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data Satgas BLBI, realisasi penagihan utang para obligor dana BLBI baru mencapai Rp 30,67 triliun sampai dengan akhir Mei lalu. Realisasi tersebut baru setara dengan 27,76 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 110,45 triliun.

"Terkait dengan capaian Satgas BLBI kami mengapresiasi terkumpul Rp 30,6 triliun aset. Tapi angka ini masih jauh dari target Rp 110 triliun," ujar Anggota Komisi XI DPR Fraksi PPP, Wartiah, dalam rapat dengar pendapat, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Ragam Strategi Pemerintah Tagih Rp 110 Triliun dari Obligor BLBI

Rendahnya realisasi itu menjadi perhatian, sebab masa kerja Satgas BLBI akan berakhir pada Desember mendatang. Apabila masa kerja Satgas memang diperpanjang, Wartiah mempertanyakan target realisasi yang akan tercapai nantinya.

"Apa fokus Satgas BLBI untuk menciptakan jumlah capaian Satgas BLBI," katanya.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Gerindra, Bahtra. Ia pun mempertanyakan realisasi penagihan utang Satgas BLBI yang masa kerjanya akan berakhir dalam kurun waktu 6 bulan.

"Negara tidak boleh kalah, masa kita kalah dengan pengemplang," ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD Buka Opsi Perpanjang Tugas Satgas BLBI hingga Agustus 2024

Bahtra meminta kepada Satgas BLBI untuk menyiapkan langkah terobosan agar bisa memangkas jarak antara realisasi dengan target penagihan utang.

"Mestinya negara punya sikap yang jelas, punya ketegasan, sehingga mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban memaparkan, sampai dengan akhir Mei, realisasi penagihan utang obligor mencapai Rp 30,67 trilun. Realisasi itu utamanya berasal dari sita barang jaminan atau harta kekayaan lain penyerahan barang jaminan senili Rp 14,77 triliun.

Rionald menyadari, target penagihan utang yang telah ditetapkan besar, sehingga memang perlu upaya berlanjut dalam mengejarnya.

"Ini memang memerlukan penagihan terus menerus (mengejar target)," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Rampas Rp 55 Triliun Aset Pengemplang BLBI