Tingkatkan Layanan, RSAL Merauke Terintegrasi dengan BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya terus memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Selatan, RSAL Merauke, yang berada di bawah binaan Lantamal XI, memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan bagi pasien.

Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) XI Merauke Laksamana Pertama TNI Kunto Tjahjono, S.E., M.Han., M.Tr.Opsla., CRMP menyatakan, penggunaan SIMRS dapat menjadi solusi bagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.

Baca juga: Klaim Asuransi Bengkak, OJK Sebut RS Terlalu Banyak Beri Layanan Kesehatan dan Obat-obatan

FREEPIK/DCSTUDIO Ilustrasi rumah sakit, layanan rumah sakit.

Sementara itu, Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Merauke, Mayor Laut (K) dr. Anggiat Purba, Sp.S, M.Han, menyatakan, penerapan SIMRS ini menjadi semangat baru dan tekat baru untuk terus membangun RSAL Merauke melalui pelayanan terhadap pasien.

"Hal ini sangat penting sebab kita berhadapan dengan modernisasi, globalisasi dan kompetisi. Untuk itu kita harus siap," ujar Anggiat dalam keterangannya, Selasa (12/3/2024).

Pengadaan SIMRS ini bekerjasama dengan penyedia yang juga telah terdaftar di Kementerian Informasi (Kominfo) sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yaitu Hugaf - PT Panca Teknologi Indonesia. Dengan keamanan siber yang terdepan, Hugaf menjamin perlindungan sistem dan data rumah sakit serta pasien.

SIMRS RSAL Merauke telah terintegrasi secara eksternal dan internal untuk mempermudah tenaga kesehatan Rumkital Merauke dalam mengoperasikannya.

Baca juga: Soal Over Treament RS, BPJS Kesehatan Sebut Klaim Kesehatan Masih Normal

Dari sisi bridging eksternal, SIMRS ini sudah 100 persen ter-bridging ke BPJS (vClaim, i-Care, Antrean Online), dan Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs).

Sedangkan dari sisi bridging internal, SIMRS menerapkan Single Entry Data untuk meminimalkan human error, duplikasi data, dan akan bisa diakses oleh semua tenaga kesehatan yang memiliki hak akses ke data tersebut.