Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana menjadikan BPKH Limited sebagai subholding company anak usaha BPKH untuk memperkuat ekosistem perhajian di Tanah Air.

BPKH Limited baru berdiri akhir kuartal pertama tahun 2023 dan perizininan untuk beroperasi penuh di akhir tahun lalu. BPKH Limited fokus terhadap ekosistem haji dan umrah.

Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa sesuai undang-undang, pengelolaan keuangan haji harus diinvestasikan ke sektor rill sekitar 70 persen.

"BPKH saat ini punya portfolio yang existing masih mayoritas di dalam bentuk surat berharga dan saat ini hanya kurang dari 5 persen yang merupakan investasi yang di luar deposito," kata Fadlul melalui keterangannya, Rabu (12/6/2024).

Hal itu, kata Fadlul, sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah dan juga komisi VIII DPR RI bahwa BPKH harus ikut serta di dalam ekosistem perhajian.

"Ke depannya BPKH Limited akan dijadikan BPKH sebagai Subholding company dari anak perusahaan yang akan kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal Indonesia maupun Arab Saudi," jelas Fadlul.

Baca juga: BPKH Catat Dana Kelolaan Haji Capai Rp 161,94 Triliun hingga Februari 2024

Kunjungi katering jemaah haji di Mekah

BPKH yang diwakili oleh Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah bersama Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah, Anggota Dewan Pengawas Heru Muara Sidik, Anggota BPKH Amri Yusuf, serta Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mendatangi dapur salah satu katering Buroq Al Misk di Mekah, Arab Saudi.

Tujuannya, untuk melihat penyediaan 76 ton bumbu yang disuplai BPKH Limited ke sejumlah katering di Mekah untuk kebutuhan jemaah haji RI.

"Kami ingin lihat bagaimana proses dari masaknya, rasanya seperti di rumah," kata Fadlul.

Menurut dia, saat ini baru 25 persen pemenuhan bumbu dari 300 ton kebutuhan. Tapi, pengiriman 76 ton bumbu khas Indonesia ini pun dinilainya sudah langkah awal yang cukup bagus karena persiapan yang relatif singkat.

Baca juga: Penyelenggaraan Haji 2024, BPKH Salurkan Rp 11,8 Triliun ke Kemenag

Fadlul menambahkan untuk mendatangkan bahan baku ke Arab Saudi memerlukan kesepakatan antara dua negara.

"Kami perlu bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk ada semacam perjanjian dengan Kementerian Perdagangan Saudi untuk bisa secara langsung kita suplai, karena saat ini kita baru bekerja sama dengan importir, kita ini sebagai agrerator," jelas Fadlul.

Sementara itu pemilik katering Buraq Al Misk, Zaky, mengaku sangat senang dengan suplai bumbu khas Indonesia yang diterimanya.

Katering ini mempekerjakan 13 koki asal Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji RI.

"Masaknya menjadi lebih gampang, karena bumbu jadi. Saya senang sekali," ujarnya.