Tindak Tegas Kios Pupuk Subsidi Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyatakan penyaluran pupuk subsidi masih bermasalah.

Tomsi membeberkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, ada sejumlah persoalan dalam penyaluran pupuk subsidi seperti adanya syarat yang tak wajar.

"Masih banyak persoalan penyaluran pupuk subsidi ini, bahkan ada kios yang hanya memperbolehkan penebusan pupuk subsidi dilakukan namun dengan syarat harus membeli pupuk non subsidi," ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara virtual, Selasa (2/7/2024).

Baca juga: Anggota DPR Sebut Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Subsidi

"Ini syarat dari mana ini? dan ini melanggar dan ini memberatkan, permainan kios ini,” sambungnya.

Selain itu, ia menyabut harga pupuk bersubsidi berada di atas harga eceran tertinggi, adanya pungutan liar penebusan pupuk bersubsidi di tingkat petani, serta pupuk diperjualbelikan kepada yang tidak berhak.

Kios bermasalah

Oleh sebab itu, dia mengimbau kepada pemerintah daerah (pemda) melalui kepala dinas terkait agar mendata kios yang bermasalah. Pendataan kios yang bermasalah juga diperlukan agar dapat dilakukan tindakan seperti penggantian distributor.

Baca juga: Bos Pupuk: 56 Persen Petani yang Terdaftar di e-RDKK Belum Menebus Pupuk Subsidi

“Saya bersama dengan direktur utama PT Pupuk Indonesia sudah sepakat siapa kios distributor yang bermain tidak sesuai aturan tidak ada itu namanya nebus pupuk subsidi harus juga tebus pupuk yang nonsubsidi, tidak ada itu, subsidi ya subsidi,” jelasnya.

Tomsi meminta agar persoalan pupuk menjadi prioritas pemda termasuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) maupun pihak terkait lainnya, sehingga dapat segera ditangani. Hal ini mengingat keberadaan pupuk sangat penting dan menjadi salah satu penentu keberhasilan panen.

“Jangan kita biarkan berlarut-larut bertahun-tahun masalah ini tidak pernah selesai,” ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Penyaluran Pupuk Subsidi Masih Kecil Menurut Pupuk Indonesia

Lebih lanjut, Tomsi juga menekankan pentingnya evaluasi secara menyeluruh terhadap ketersediaan maupun penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, dirinya mengimbau agar Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, KP3, serta aparat penegak hukum dapat memperbaiki permasalahan di lapangan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, saat ini stok pupuk bersubsidi masih cukup memenuhi kebutuhan.

Terkait dengan masih banyaknya petani yang belum melakukan penebusan, pihaknya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat akan terus memperbarui data tersebut.

Sebab berbagai kemungkinan bisa terjadi seperti belum tibanya musim tanam di daerah tertentu atau ada petani yang sudah pindah tempat tinggal.

Baca juga: Per Juni 2024, Penyaluran Pupuk Subsidi Masih Kecil

“Kami bersama dengan Kementerian Pertanian mencoba memutakhirkan kembali data ini,” ujarnya.

Selain itu, Rahmad berkomitmen untuk menindak pihak-pihak yang melanggar aturan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Selama ini, kata dia, PT Pupuk Indonesia selalu berkoordinasi dengan KP3 termasuk Satgas Pangan Polri dalam memantau penyaluran pupuk di lapangan.

“Apabila ada yang tidak sesuai dengan aturan, maka komitmen kami akan melakukan tindakan tegas,” jelasnya.

Baca juga: Petani di Banyumas Masih Keluhkan Sulit Mendapatkan Pupuk Subsidi