Berantas Barang Impor Ilegal, Hippindo Usul Pemerintah Bentuk Satgas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Haryanto Pratantara menyoroti maraknya barang-barang impor ilegal yang dijual secara terang-terangan.

Haryanto mengatakan, pemerintah harus menyiapkan solusi yang tepat untuk memberantas barang impor ilegal, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas).

"Kalau sekarang situasinya lagi urgent, harus bikin Satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang illegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin," kata Haryanto dalam Konferensi Pers bertajuk "Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit" di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Baca juga: Mendag Temukan Keramik Impor Ilegal dari China Senilai Rp 79,8 Miliar

Haryanto mengatakan, selain membentuk Satgas, pemerintah dapat melakukan penegakan hukum terhadap barang impor ilegal yang beredar seperti melakukan penyitaan dan menutup usaha.

"Toko yang jual (barang impor ilegal) tutup. Kemudian penjual, distributornya, importirnya sebenarnya kalau ditulusuri bisa dan itu ditangkap diproses hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Haryanto mengatakan, apabila dua hal tersebut dilakukan, tidak ada lagi pedagang yang berani menjual barang impor ilegal secara terang-terangan di sosial media dan marketplace.

"Maka itu bisa sangat-sangat signifikan mengurangi ilegal impor yang membuat nanti industri retail dalam negerinya bisa bertumbuh," ucap dia.

Baca juga: Barang Impor dari China Bakal Kena Bea Masuk 200 Persen, Ini Respons Kadin

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti produk impor yang membanjiri pasar domestik. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi meminta pemerintah dapat menelaah lebih lanjut baik terkait jenis produk maupun jalur masuknya.

Ia meminta pemerintah dapat bertindak tegas terhadap jalur masuk illegal (illegal import) yang marak menjadi jalur masuk ke pasar dalam negeri.

"Kami merekomendasikan pemerintah untuk membentuk satgas pemberantasan impor ilegal dan penertiban barang impor ilegal yang saat ini sudah berada di tengah masyarakat dengan melibatkan Kadin Indonesia beserta Asosiasi dan Himpunan," ujarnya.

Yukki mengimbau Kementerian Perdagangan, tetap mendukung semangat Fasilitasi Perdagangan dan Iklim Kemudahan Berusaha sehingga pertumbuhan kinerja ekspor nasional maupun iklim investasi tetap bertumbuh dan terjaga.