Cegah Pencurian Data, Keamanan Siber Harus Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Potensi pencurian data digital kini telah menjadi ancaman global. Maka dari itu, peningkatan keamanan siber menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik data dan pengelola data.

Pakar digital forensik Ruby Alamsyah mengungkapkan, dunia telah memasuki era kemudahan akses yang memunculkan kerentanan tindak kejahatan digital, termasuk pencurian data. Apalagi, sebuah sistem tetap memiliki kerentanan meski setiap saat dilakukan update  keamanan.

"Kalau kita lihat secara global, setiap sistem komputer dimanapun pasti memiliki celah keamanan tinggal seberapa besar menjaganya," kata Ruby dalam pernyataannya, Kamis (11/4/2019).

Baca juga: Layanan Telkom 1 Dimigrasi ke Satelit Asing, Bagaimana Keamanan Data Pelanggan?

Dia mencontohkan, di AS terjadi kebocoran data nasabah pada sebuah supermarket besar setiap tahun. Jejaring sosial Facebook juga diterpa kasus kebocoran data 87 juta pengguna pada tahun 2018.

Bahkan, pada awal April ini UpGuard, sebuah perusahaan keamanan siber, menemukan perusahaan media digital berbasis di Meksiko, Cultura Colectiva meninggalkan lebih dari 540 juta catatan atau arsip pengguna Facebook di basis data publik.

Pendapat serupa disampaikan Pakar Keamanan Siber dari Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha. Menurut dia, pencurian data sebagai ancaman di dunia digital patut diwaspadai.

Baca juga: Serangan Siber, Jasa Keuangan di Asia Pasifik Rugi 7,9 Juta Dollar AS

Pada 2014, misalnya, pencurian data dalam jumlah besar menyerang Sony Pictures. Akibatnya, nilai saham Sony Pictures turun karena banyak data yang dibuka ke publik.

Di Indonesia, data pengguna marketplace juga dicuri pihak tidak bertanggungjawab.

"Dua kejadian tersebut memberikan kita gambaran bahwa semakin terdigitalisasi kehidupan kita, pengamanan juga wajib ditingkatkan," sebut Pratama.

Di Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kini menjadi lembaga yang paling bertanggungjawab dalam pengamanan data di Tanah Air. Menurut Pratama, setidaknya ada lima faktor yang harus ditingkatkan untuk memperkuat pertahanan siber Indonesia, yaitu aspek legal, aspek teknis, organisasi, kapasitas sumberdaya manusia dan kerjasama antar-negara antarlembaga.