India Diminta Buka Akses Besar untuk Perusahaan AS, Buat Apa?

NEW DELHI, KOMPAS.com - Amerika Serikat tengah membuka dialog untuk meminimalisir defisit perdagangan dengan India.

Seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/5/2019) Sekretraris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan, pemerintah melakukan negosiasi agar perusahaan AS bisa mendapatkan pasar yang lebih besar di India.

Pernyataan Pompeo di Dewan Bisnis AS-India merujuk pada keputusan Presiden AS Donald Trump, yakni mengakhiri hak istimewa GSP atau generalized system of preferences (GSP) untuk India mulai 5 Juni 2019.

Baca juga: India dan China Akan Gantikan Posisi Sillicon Valley?

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima.

“Kami tetap terbuka untuk berdialog, dan kami berharap bahwa teman-teman kami di India akan menghilangkan hambatan perdagangan dan mempercayai daya saing (dari perusahaan mereka sendiri),” ujar Pompeo.

“Kami juga akan mendorong aliran data gratis lintas batas, tidak hanya untuk membantu perusahaan Amerika, tetapi untuk melindungi data dan memastikan privasi konsumen," lanjut dia.

Baca juga: 2018, Ekspor Minyak Kelapa Sawit RI ke India Turun 12 Persen

Pemerintah AS saat ini tengah melakukan evaluasi atas hak istimewa yang diberikan kepada beberapa negara untuk melakukan perdagangan dengan Negeri Paman Sam tersebut.

Dengan diberikannya GSP kepada suatu negara, termasuk India, negara tersebut bisa mengimpor barang dengan bebas bea masuk hingga 5,6 miliar dollar AS per tahun ke Negeri Paman Sam. 

Pencabutan GSP India oleh AS disebabkan pemerintah setempat merasa terganggu dengan pengetatan regulasi India yang telah merusak perusahaan-perusahaan besar AS dan cenderung mendukung entitas domestik.

Aturan yang telah ditetapkan tahun lalu tersebut mengenai e-commerce dan di masuk awal tahun ini telah merugikan Amazon.com Inc dan Walmart. Kedua perusahaam tersebut tahun lalu membeli peritel online India Flipkart dengan harga 16 miliar dollar AS.