Silpa DKI dan Aceh Hampir Rp 2,3 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (Silpa) di Jakarta dan Aceh yang hampir Rp 2,3 triliun.

Seharusnya, angka Silpa dalam APBD adalah 0 (nol) untuk menunjukkan penyerapan anggaran sudah 100 persen atau maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, seharusnya Silpa yang masih tersisa bisa dimanfaatkan kembali untuk pembangunan daerah. Sebab pemerintah berharap pembangunan di masing-masing daerah cukup tinggi.

"Silpa itu kan dalam APBD mereka (masing-masing daerah), jadi ada dalam kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda). Kita tentu berharap bahwa kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah cukup tinggi. Jadi kalau ada Silpa mestinya bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan pemanfaatannya," kata Sri Mulyani saat menghadiri rapat Konsultasi Anggaran Pagu di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Kenapa Investasi Indonesia Kalah dari Vietnam? Ini Kata Sri Mulyani

Namun, Sri Mulyani enggan menanggapi lebih jauh terkait pendampingan Pemerintah Daerah untuk menyerap APBD secara maksimal.

"Pendampingannya nanti, ya (bahasnya)," kata Sri Mulyani sambil berlalu.

Sri Mulyani hadir di Gedung DPR guna menghadiri undangan untuk membahas konsultasi Anggaran Pagu Indikatif DPR Tahun 2020. Adapun hal dibahas adalah kondisi pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan rencana anggaran untuk tahun 2020.

"Hari ini saya bersama jajaran wakil menteri eselon I, diundang untuk konsultasi dengan pimpinan DPR. Jadi kita tadi membahas beberapa hal menyangkut kondisi dari pelaksanaan anggaran 2019, termasuk yang ada di dewan, dan untuk perencanaan 2020," jelas Sri Mulyani.

Terkait Silpa, sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengatakan hal serupa. Mendagri meminta pemerintah daerah melakukan penyerapan APBD secara maksimal dengan tepat agar penyerapan anggaran dan belanja program efektif.

Tjahjo menilai, adanya Silpa menunjukkan penganggaran APDB belum laik dan efisien. Seharusnya Silpa tidak berlebih karena banyak PR yang belum dikerjakan Pemda.

"Berarti kan perencanaan penganggaran tidak efektif. Program tidak berjalan baik," pungkas Tjahjo saat diwawancarai wartawan.