Kenapa Investasi Indonesia Kalah dari Vietnam? Ini Kata Sri Mulyani

Kompas.com - 18/06/2019, 07:37 WIB
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri ke kanan) saat memberi penjelasan kepada awak media di Jakarta, Rabu (12/6/2019). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIADirektur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri ke kanan) saat memberi penjelasan kepada awak media di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak pihak yang mempertanyakan kenapa nilai investasi Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, investor cenderung lebih tertarik berinvestasi ke Vietnam ketimbang ke Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, besarya nilai investasi yang masuk ke Vietnam disebabkan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah setempat, termasuk terkait kebijakan fiskal.

Menurut Menkeu, Pajak Penghasilan (PPh) badan yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah di Vietnam adalah yang terkecil di kawasan ASEAN.

Baca juga: Tiket Pesawat Mahal, Sri Mulyani Minta ASN Hemat Perjalanan Dinas

“Kami sering ditanya dengan rezim fiskalnya Vietnam yang sekarang ini dianggap berhasil menarik investasi. Untuk Vietnam, PPh badan mereka adalah di 20 persen. Ini termasuk tarif yang rendah di kawasan ASEAN,” kata Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Adapun PPh badan yang berlaku di Indonesia cenderung lebih tinggi yaitu 25 persen. Bagi perusahaan go public atau yang sudah melantai di bursa, PPh badan yang harus dibayarkan adalah 20 persen.

Namun, dari sisi insentif pajak, seperti tax holiday, Indonesia dan Vietnam punya kebijakan yang tidak jauh berbeda.

Bahkan, menurut Sri Mulyani, kebijakan tax holiday Indonesia sudah cukup progresif karena diberikan untuk jangka waktu hingga 20 tahun. Adapun di Vietnam, tax holiday dapat diperpanjang hingga 13 tahun sesuai dengan jenis investasinya.

Baca juga: Hindari Tarif Perang Dagang, Eksportir China Beri Label Produk Made in Vietnam

Beberapa sektor yang diprioritaskan oleh Vietnam antara lain hi-tech dan sektor yang memiliki dampak sosial penting, seperti bidang pendidikan, vokasi, kesehatan, budaya, olahraga, dan lingkungan.

Di Indonesia pun sektor yang diprioritaskan juga hampir sama, yaitu vokasi dan pendidikan.

“Jadi kalau benchmarking Indonesia sebenarnya tidak terlalu berbeda,” ujarnya.

Baca juga: Peringkat Logistik RI Naik, tapi Masih Kalah dari Malaysia dan Vietnam

Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengakui bahwa Vietnam memiliki kebijakan fiskal khusus untuk daerah tertinggal, yaitu pemotongan tarif PPH sebesar 3 persen di bawah tarif biasa yaitu 17 persen. Bahkan, untuk daerah yang sangat tertinggal diberikan pemotongan hingga separuhnya yaitu 10 persen.

Sementara Indonesia belum ada pemotongan tarif PPh seperti yang diterapkan di Vietnam.

“Kami untuk hal ini belum memiliki kecuali untuk urusan perusahaan IPO (ada pemotongan tarif pajak),” ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X