Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membaik, Indeks Demokrasi Indonesia Masih di Kategori Sedang

Kompas.com - 29/07/2019, 12:25 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) malaporkan perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumya.

Dari skala 0 hingga 100, posisi IDI 2018 mencapai angka 72,39, meningkat 0,28 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebsar 72,11. Walaupun demikian, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, capaian kinerja demokrasi tersebut masih berada pada kategori sedang.

"Indeks Demokrasi Indonesia memiliki skala dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 60 termasuk dalam kategori buruk, kalai 0 sampai 80 masuk kategori sedang, dan di atas 80 masuk kategori baik," jelas Suhariyanto di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Keadilan, Demokrasi, dan Saham untuk Karyawan

Suhariyanto menjelaskan, secara historis, Indeks demokrasi Indonesia terus bergerak dinamis. Namun, dalam lima tahun terakhir, meski masih berada di level sedang, IDI yang pada periode 2009-2013 berfluktuasi di kisaran angka 60-an, mulai berada di kisaran 70-an pada medio 2014-2018.

"Hal ini menunjukkan, walaupun IDI tingkat nasional masih pada kategori sedang, namun telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tingkat demokrasi lima tahun yang lalu," ujar Suhariyanto.

Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, yaitu aspek kebebasan sipil. aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

Baca juga: Notasi Demokrasi Ekonomi ala Koperasi

Suhariyanto menjelaskan, terdapat enam variabel dalam IDI nasional yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan. Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada peran partai politik yang meningkat 10,46 poin, diikuti oleh variabel peran peradilan yang independek meningkat 4,41 poin, dan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat yang meningkat 3,19 poin.

Sementara dua variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menurun 1,88 poin dan variabel kebebasan berkeyakinan menurun 1,42 poin.

Adapun metodologi perhitungan IDI menggunakan 4 sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen, focus group discussion, dan wawancara mendalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com