Lembaga Riset AS Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi RI, Ini Jawaban BPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja melaporkan data pertubumbuhan ekonomi yang tumbuh 5,02 persen pada kuartal III-2019.

Namun demikian, lembaga riset asal Amerika Serikat Capital Economics mempertanyakan data tersebut. Menurut lembaga tersebut, berdasarkan data-data yang mereka himpun seharusnya laju perekonomian Indonesia lebih lambat.

"Pertumbuhan PDB Indonesia secara mencurigakan tumbuh stabil di kisaran 5 persen dalam lima tahun terakhir, dan tidak mengejutkan RI kembali tumbuh di kisaran tersebut pada kuartal III tahun ini. Menurut kami, ekonomi negara tersebut tumbuh dalam laju yang lebih lambat," ujar Capital Economics seperti dikutip dari laman resminya, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,02 Persen di Kuartal III-2019, Ini Penyebabnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Suhariyanto menegaskan, dalam perhitungan PDB seluruhnya mengacu pada manual yang diawasi oleh forum masyarakat statistik.

Setiap tahun, BPS pun dimonitor oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dalam proses perhitungan PDB serta data perekonomian lain.

"Selama lima tahun berturut-turut, kita dapat statement bahwa PDB kita akurat. Sekarang betul nggak kalau kita stable? Nggak uga, kan dari 5,7 persen (di kuartal II 2019) ke 5,02 persen kan turunnya tajam," jelas Suhariyanto.

Baca juga: Menteri KKP: Indonesia Impor Garam karena Terpaksa

Dalam memperhitungan PDB, BPS menghitung secara manual semua indikator makro ekonomi, mulai dari konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), investasi, inflasi, ekspor-impor, dan sebagainya

Suhariyanto pun meyakini, perhitungan pertumbuhan PDBnya sudah valid.

Hal tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 masih disumbang dari konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 56,52 persen dari keseluruhan PDB, kemudian investasi 4,21 persen. Ditambah inflasi yang terjaga pada level 3,13 persen secara tahunan. 

"Kalau saya sampai melakukan sesuatu, akan ketemu oleh IMF, dan kalau itu terjadi, yang malu bukan hanya BPS. Sebagai contoh misalnya Argentina, 2005 kalian boleh check di internet, 2005-2014 diduga angka inflasi dimanipulasi. Dan itu menjadi ditinggalkan, karena satu angka nggak dipercaya, menjadi nggak ada trust. Saya tidak akan membiarkan itu. Bukan hanya BPS, tapi kredibilitas dari negara," ujar dia.

Baca juga: Pejabat Eselon Akan Dipangkas, Gaji dan Tunjangannya Ikut Dikurangi?