Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BPS: Kami Tidak Boleh Memihak!

Kompas.com - 07/11/2019, 16:07 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, independensi merupakan harga mati yang harus dipegang teguh oleh lembaganya.

Adapun independensi yang dimaksud adalah tidak ada pemihakan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) atau siapapun, sekalipun data tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan maupun sebaliknya.

"BPS tidak boleh ada pemihakan, harus mencerminkan apa yang ada di lapangan," kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: BPS: Pengangguran Meningkat, Lulusan SMK Mendominasi

Dia mengaku, menjadi independen memang tidak mudah bagi pihaknya. Tiap merilis data statistik, selalu ada pihak yang tidak suka hasilnya maupun yang menyukai hasilnya. Meski begitu, independensi tetap jadi kunci BPS menyajikan data.

"Banyak pertanyaan menjadi independen susah enggak? Ya enggak gampang. Saya enggak bilang susah, tapi memang enggak gampang. Tiap merilis data, selalu dilihat dari dua sisi. Ada pihak yang enggak suka dan ada yang suka. Dan di sana lah tantangan bagaimana kita mengeluarkan data dan tetap diterima," ucap Suhariyanto.

Dia menjelaskan, dalam penyajian data, pihaknya harus selalu mengacu pada petunjuk (guidance) yang telah ditentukan secara global. Misalnya saja, untuk menghitung inflasi, BPS harus mengacu penghitungan manual global disandingkan dengan consumer price.

"Jadi seluruh Kepala Badan Statistik selalu menghadiri pertemuan di New York untuk penghitungan. Ada (aturan) manual di sana yang mengacu konsep metodologi baku dan harus diacu oleh seluruh negara," tutur dia.

Baca juga: BPS Sebut Jumlah Pengangguran Turun sejak 2015 hingga 2019

Ketika angka tersebut dirilis, BPS tidak serta-merta seenaknya memanipulasi data. Suhariyanto mengatakan, ada pihak-pihak terkait seperti Forum Masyarakat Statistik yang mengawasi BPS.

Belum lagi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang datang minimal setahun sekali untuk melihat perkembangan data.

"Jadi mereka akan cek data. Ekonom juga pasti akan mengecek data itu. Sekali lagi BPS harus independen, meskipun enggak gampang. Meskipun harus diakui masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dilakukan," sebutnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantu Industri Hadapi Risiko Geopolitik, PGN Bakal Bangun Hub Perdagangan LNG Lintas Negara

Bantu Industri Hadapi Risiko Geopolitik, PGN Bakal Bangun Hub Perdagangan LNG Lintas Negara

Whats New
Mendag Musnahkan 27.078 Ton Produk Baja Ilegal Milik PT Hwa Hook Steel

Mendag Musnahkan 27.078 Ton Produk Baja Ilegal Milik PT Hwa Hook Steel

Whats New
Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Tumbuh pada Kuartal I-2024

Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Tumbuh pada Kuartal I-2024

Whats New
Bangun Ekosistem Hunian Terintegrasi Internet, Perumnas Gandeng Telkomsel

Bangun Ekosistem Hunian Terintegrasi Internet, Perumnas Gandeng Telkomsel

Whats New
Kalog Express Layani Pengiriman 3.186 Ton Barang Selama Lebaran 2024

Kalog Express Layani Pengiriman 3.186 Ton Barang Selama Lebaran 2024

Whats New
Bank Sentral Jepang Pertahankan Suku Bunga

Bank Sentral Jepang Pertahankan Suku Bunga

Whats New
Temukan Jaringan Narkotika di Tangerang, Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu

Temukan Jaringan Narkotika di Tangerang, Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu

Whats New
Dorong UMKM 'Go Global', Pertamina Kembali Gelar UMK Academy 2024

Dorong UMKM "Go Global", Pertamina Kembali Gelar UMK Academy 2024

Whats New
Mata Uang Polandia Bukan Euro meski Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?

Mata Uang Polandia Bukan Euro meski Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?

Whats New
Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

Whats New
Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com