Pertamina Diminta Selesaikan PR Digitalisasi di SPBU Seluruh RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta PT Pertamina (Persero) untuk segera mendigitalisasi seluruh pipa pengisian alias nozzle di SPBU seluruh wilayah.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, hal itu dilakukan agar distribusi BBM bersubsidi bisa dilacak dan akhirnya lebih tepat sasaran sehingga mengurangi jebolnya kuota yang dicanangkan pemerintah.

"Saya mohon Pertamina untuk bisa mengakselerasi digitalisasi nozzle. Kalau bisa Juni 2020 semua SPBU (sudah) menggunakan nozzle dan mencatat semua nomor polisi yang melakukan menggunakan BBM subsidi," kata Fanshurullah di Jakarta, Senin (30/12/2019).

Baca juga: Banyak Penyimpangan, Kuota BBM Subsidi Diprediksi Jebol Lagi pada 2020

Seperti diketahui, Pertamina merupakan salah sayu distributor BBM bersubsidi. Adapun hingga Desember 2019, sebanyak 2.740 SPBU telah didigitalisasi.

Sebanyak 2.552 SPBU telah tersedia perangkat EDC dan 601 sudah melaksanakan pencatatan transaksi terkait nomor polisi kendaraan. Sementara sisanya masih dalam proses sekaligus mempersiapkan transaksi tanpa uang tunai (cashless) mulai 2020.

"BPH Migas meminta agar sisa target tersebut dilaksanakan tepat waktu. Sehingga Pertamina dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian. Apabila telah melebihi batas, otomatis tercatat di seluruh SPBU," tutur Fanshurullah.

Baca juga: Kuota BBM Subsidi Jebol, BPH Migas Minta Pertamina Berbenah

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berkomitmen untuk terus memperkecil jebolnya kuota BBM bersubsidi.

Nicke juga meminta bantuan masyarakat dan perbankan untuk mendukung program-programnya.

"Ini tugas kita untuk mengawal agar BBM bersubsidi digunakan oleh masyarakat yang masuk dalam kategori yang ditetapkan pemerintah. Kami juga akan mendorong cashless payment untuk seluruh transaksi di SPBU dan kami minta support perbankan," jelas Nicke.