BPK akan Jelaskan Kasus Jiwasraya Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebut kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya (Persero) produk JS Saving Plan bakal dijelaskan besok, Rabu (8/1/2020).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menuturkan, saat ini kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya masih ditangani oleh Kejaksaan Agung dan pemangku kepentingan lain karena kompleksnya masalah.

"Dan besok saya akan jelaskan jadi jangan tanya soal Jiwasraya sama saya hari ini. Besok akan kita jelaskan," kata Agung di BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Soroti Jiwasraya, BPK Sebut Kasusnya Jauh Lebih Kompleks

Dia pun enggan menjelaskan lebih jauh soal Jiwasraya. Belum diketahui pasti pengumuman resmi (official announcement) BPK RI esok hari soal Jiwasraya mengenai hasil investigasi atau baru berupa investigasi awal.

Pasalnya dia bilang, kompleksnya kasus Jiwasraya sejauh ini telah ditangani oleh penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. KPK pun menyerahkan seluruhnya pada Kejaksaan Agung.

"Jiwasraya ini kasus luar biasa besarnya tapi itu sudah ditangani oleh kejaksaan. Beliau (KPK) memilih untuk melepaskan seluruhnya ke kejaksaan. (Jadi) besok udah dikasih tau besok. Diberitahu besok pasti. Enggak ada cerita enggak didapat, dapat besok," tuturnya sambil berlalu.

Sebagai informasi, sehari sebelumnya Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menuturkan akan mengumumkan kasus Jiwasraya pada Rabu (8/1/2020). Pihaknya pun telah berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung secara intensif.

"Saya sampaikan bahwa akan kami lakukan official announcement pada tanggal 8 Januari ini bersama-sama dengan Jaksa Agung, Wakil BPK, dan auditor keuangan. Komunikasi kami dengan Jaksa Agung sudah kita lakukan secara sangat intensif dan hari ini entry," ucap dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan investigasi kasus Jiwasraya akan mengacu pada berbagai indikasi, salah satunya soal besaran kerugian negara dari kasus fraud Jiwasraya.

"Kita tunggu tangal 8 nanti. Kerugian negara kita hitung sebagai bagian dari proses investigasinya. Bukan laporan keuangannya, Jiwasrayanya yang akan kita investigasi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Jiwasraya mengalami kasus gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan. Padahal keuangan perusahaan pelat merah itu tergolong bagus bila dilihat dari laporan keuangannya dalam beberapa tahun belakangan.

Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno akhirnya menugaskan BPKP untuk mengaudit ulang laporan keuangannya. Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi. Jiwasraya diketahui kerap berinvestasi pada saham "gorengan".

Sejak saat itu, beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun.