Ombudsman Bakal Panggil OJK Terkait Kasus Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus perusahaan asuransi meliputi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, pertemuan itu akan membahas latar belakang kebijakan OJK untuk perusahaan asuransi tanah air.

Sebab ada dugaan, beberapa peraturan tata kelola perusahaan asuransi yang dikeluarkan OJK tidak konsisten dan semakin hari semakin lemah.

Baca juga: Ada Kasus Jiwasraya dkk, KSSK Sebut Kondisi Sistem Keuangan Terkendali

"Iya, kita ingin tahu penyebab dari semua itu. Jadi intinya kalau sudah masuk investigasi, tim sudah dibentuk, kita akan fokus pada penyebab. Dan kemudian nanti saran perbaikannya apa," kata Alamsyah di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Alamsyah menjelaskan, peraturan yang tidak konsisten itu tertuang dalam beberapa POJK soal Direktur Kepatuhan sebuah perusahaan asuransi.

Alamsyah merinci, POJK 2/2014 mengatur setiap perusahaan asuransi wajib memiliki Direktur Kepatuhan.

Baca juga: Komisi XI DPR Bentuk Panja Industri Keuangan, Awasi Jiwasraya hingga Asabri

Namun pada POJK 73/2016, OJK memberikan kelonggaran waktu sampai 3 tahun bagi perusahaan asuransi untuk memiliki Direktur Kepatuhan. Berlanjut ke POJK 43/2019, OJK kembali mewajibkan perusahaan asuransi punya Direktur Kepatuhan.

"Kami lihat itu ada perubahan-perubahan. Artinya bukan lemah dalam arti apa, terlalu longgar begitu. Direktur kepatuhan harus ada. Sementara kami sendiri melihat rangkap-rangkap antara direktur investasi dan keuangan. Itu enggak boleh," ujar Alamsyah.

Tak hanya itu, regulasi OJK yang dianggap melemahkan juga tertuang dalam beberapa POJK. POJK Nomor 2 Tahun 2014 mengatur Uji Kemampuan dan Kepatuhan bagi direksi dan komisaris perusahaan.

Baca juga: Jokowi Sepakat OJK Rombak Industri Asuransi, Dampak Jiwasraya-Asabri?

Namun pada POJK 73 Tahun 2016, Uji Kemampuan dan Kepatuhan tersebut dihapus dan diganti dengan persetujuan OJK.

Alamsyah bilang, perubahan ini dapat menurunkan akuntabilitas prosedur dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Sebetulnya kenapa dilonggarkan begitu ya. Apakah ada negosiasi dari pihak-pihak tertentu atau tidak, kami belum tahu. Itu yang kami akan cek nanti," pungkas Alamsyah.

Baca juga: Kejagung Telusuri Keterlibatan Oknum OJK Periode Terdahulu dalam Kasus Jiwasraya