100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Pengusaha Minta Urusan Kelembagaan Rampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha meminta masalah kelembagaan dapat segera rampung. Pasalnya, dalam 100 hari kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih berputar pada masalah kelembagaan. Penyelesaiaan struktur organisasi diharapkan rampung sebelum enam bulan.

"Harapan kita sebelum 6 bulan pemerintahan hal seperti ini sudah terbuka yang menyebabkan adanya informasi yang jelas," ujar Wakil Ketua Hipmi Anggawira saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Cegah Virus Corona, KCIC Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawannya

Sebelumnya terjadi perubahan struktur organisasi di beberapa kementerian/lembaga. Beberapa kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang beberapa kali mengalami perubahan struktur sejak kabinet baru dilantik pada Oktober lalu.

Sehingga setelah ada struktur baku akan memperjelas kebijakan. Termasuk pada kebijakan yang selama ini masih minim dikeluarkan oleh pemerintah.

"Nantinya kebijakan strategis yang dibutuhkan pengusaha bisa segera dilakukan," terang Anggawira.

Baca juga: Saham Sektor Penerbangan dan Pariwisata Paling Terdampak Virus Corona

Selain itu dalam 100 hari pertama, pemerintahan Jokowi - Ma'ruf dinilai telah menyelesaikan draft omnibus law. Terdapat dua omnibus law yang akan segera dibahas bersama DPR yaitu omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja.

Anggawira bilang omnibus law saat ini sudah sesuai dengan harapan pelaku usaha. Walaupun belum diundangkan, omnibus law diyakini menunjukkan upaya reformasi.

"Pemerintah sangat fokus dalam konteks reformasi perizinan dan kemudahan investasi," terang Anggawira. (Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika)

Baca juga: Tarif Tol Dalam Kota Akan Disesuaikan, Ada yang Naik dan Ada yang Turun

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: 100 hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, pengusaha minta urusan kelembagaan segera kelar