Inggris Resmi Keluar dari Uni Eropa, Ini yang Harus Dilakukan RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah melalui berbagai proses yang panjang, pada Jumat (31/1/2020) pukul 23.00 waktu setempat Inggris Raya akhirnya resmi keluar dari Uni Eropa.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus gesit mencari peluang untuk mendapatkan investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dari Inggris pasca-Brexit.

Sebab, dengan keluarnya Ingris dari Uni Eropa maka Indonesia memiliki peluang untuk melakukan hubungan langsung dengan Inggris, dari yang sebelumnya harus melalui Uni Eropa.

"BKPM mesti gesit cari peluang di Inggris agar jumlah FDI Inggris naik paska Brexit," ujar Bhima ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (2/2/2020).

Selain itu, Indonesia juga perlu mencari peluang untuk menembus perdagangan langsung melalui perjanjian bilateral dengan Inggris.

"Secara WTO memang Indonesia dan Inggris ada dalam satu kesepahaman. Tinggal implementasi perjanjian dagang yang sifatnya spesifik misalnya membuat Preferential Trade Agreement dalam hal produk CPO, karet dan bahan baku otomotif," lanjut dia.

Bhima pun menjelaskan dengan terpisahnya Inggris dari Uni Eropa maka pola rantai pasok pun bakal berubah. Selama ini Indonesia melakukan ekspor bahan baku industri ke Uni Eropa untuk diolah menjadi produk akhir sebelum akhirnya dikirim ke Inggris.

Dengan perubahan pola rantai pasok tersebut maka bisa memberi risiko ketidakpastian bagi para eksportir.

Selain itu, kekhawatiran lain yang muncul adalah adanya kemungkinan London tidak lagu menjadi pusat keuangan di Eropa. Kantor kantor pusat bank dan perusahaan investasi akan pergi dari Inggris.

"Meskipun beberapa pelaku pasar sudah price in untk mengantisipasi gejolak paska Brexit. Kita khawatir London tidak lagi menjadi pusat keuangan di Eropa. Ini situasi yang mengganggu stabilitas pasar modal global. Apalagi sekarang ada wabah corona yg mempengaruhi kepercayaan investor," ujar dia.